Ingin Selesaikan Ganti Rugi Lahan Bendungan Semantok, Bupati Novi Dapat Petunjuk Menteri ATR BPN Begini

NGANJUK (Lenteratoday) - Demi menyelesaikan persoalan yang tersisa dari proyek Bendungan Semantok,  Pemkab Nganjuk intensif melakukan komunikasi dan meloby Pemerintah Pusat.

Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat mengaku, persoalan yang masih tersisa adalah menyangkut nilai ganti rugi lahan milik warga terdampak yang belum selesai.

Untuk itu, Bupati Novi bersama Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak secara khusus bertemu dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil.

“Kami butuh berkonsultasi dengan Menteri ATR/BPN agar polemik yang terjadi dalam pembangunan Bendungan Semantok dapat menemukan jalan keluar.Dari pertemuan itu, hasilnya cukup solutif, Bapak Menteri ATR/BPN hanya meminta kepala daerah cukup membuat sebuah berita acara dari apa yang dimaksudkan dalam penyelesaian nilai ganti rugi lahan warga," ungkap Novi Rahman Hidhayat, kemarin.

Berita acara tersebut, dikatakan Novi Rahman Hidhayat, dapat ditindaklanjuti untuk diimplementasikan ke lapangan sebagai dasar evaluasi ulang proses nilai ganti rugi lahan warga. Dengan demikian bisa dilaksanakan penghitungan kembali nilai konsinyasi atau ganti rugi kepada masyarakat.

"Kami kira ini perkembangan sangat baik. Mudah-mudahan kami bisa mempercepat pelaksana pekerjaannya, sehingga target penyelesaian pembangunan Bendungan Semantok bisa terpenuhi sekitar bulan April 2022 mendatang,” tandas Novi Rahmah Hidhayat.

Sementara Wagub Emil Elistianto Dardak menambahkan, pertemuan tersebut merupakan tindaklanjut atas koordinasi antara Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas dengan Pemprov Jatim, untuk membahas Proyek Stratetgis Nasional Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk.

“Ini salah satu istilah sebagai studi kasus terhadap apa yang perlu kita cermati untuk banyak proyek-proyek pembangunan infrastruktur strategis lainnya di Jawa Timur," kata Emil Elestianto Dardak.(ist)