Malang – Posisi Jawa Timur sebagai nomer tiga terbesar dalam jumlah penderita HIV dan AIDS menjadi perhatian serius Komisi E DPRD Jatim. Untuk itu, Pemprov diminta untuk terus melakukan tindakan penanganan khusus terkait penyebaran penyakit ini.
Wakil Ketyua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih mengatakan saat ini jumlah penderita HIV/AIDS di Jatim mencapai 9.652 orang. Ironisnya, kebanyakan penderita merupakan masyarakat dari kelas menengah ke bawah. Bahkan, lanjut Hikmah, tidak jarang penderitanya adalah anak anak.
“Ini dari data yang ada banyak anak yang jadi korban akibat orang tuanya terpapar HIV AIDS ,” kata Hikmah Bafaqih saat memimpin kunjungan Kerja komisi bidang kesra ini ke RSUD Syaiful Anwar Malang.
Terpaparnya orang tua yang kemudian menular ke anak ini awalnya mereka bukan masuk katagori orang miskin. Namun, akibat penyakit itu mereka harus melakukan pengobatan secara terus menerus hingga akhrinya menguras harta mereka. Pada akhirnya mereka masuk dalam kategori miskin.
Dari orang tua ini, akhirnya menular ke anak mereka dan anakpun harus menanggung penyakit sekaligus kemiskinan itu. “Belum lagi kalau orang tuanya tidak tertolong, akhirnya anak anak itu terlantar,” kata politisi fraksi PKB ini.
Melihat dari data itu, Hikmah menandaskan persoalan ODHA tidak lagi hanya menjadi urusan dinas Kesehatan, namun urusan ini bagian kerja dari dinas Sosial dan dinas pendidikan. Untuk itu, pihaknya akan mengundang instansi tersebut untuk membicarakan masalah tersebut, sehingga dampak secara sosial bisa tertangani, dan edukasi kepada masyarakat tentang ODHA ini bisa tersampaikan.
Tak hanya itu, pihaknya juga akan membicarakan anggran yang harus disiapkan bagi para ODHA agar bisa tertolong. Terutama, mereka yang merupakan ODHA miskin, dan mereka yang dibuang oleh keluarga karena malu. “kita akan buat semacam shalter begitu untuk menampung mereka. Kami lihat Dinsos kan banyak tuh bangunan bangunan untuk panti,” kata Hikmah.
Sementara itu, anggota Komisi E, dr Benjamin Kristianto membenarkan ODHA kebanyakan dari kalangan menengah ke bawah. “Dengan penghasilan yang pas pasan mereka malah ikut bergaya sex bebas yang jastru membahayakan. penyakitnya dibawa ke rumah, istrinya tertular, anak anak yang jadi korban akibat kondisi ini. Makanya saya dulu tidak setuju lokalisasi di hilangkan. sebab ketika markasnya di serang, penghuninya semburat berpencar dan bikin penularan tak terdeteksi,” ungkapnya.
Dalam kunker yang dihadiri hampir seluruh aggota komisi E ini, Kadinkes Jatim Herlin Feliana mengaku bahwa kondisi merah HIV ini perlu langkah langkah khusus. Menurutnya, beberapa rumah sakit milik Pemprov punya fasilitas untuk HIV AIDS. “Rumah sakit Syaiful Anwar Malang ini contohnya,” kata Herlin.
Dia menegaskan bahwa pihak Dinkes menggunakan strategi STOP untuk tangani HIV AIDS di Jatim ini. “Kita berusaha agar 90 persen masyarakat paham tentang HIV, lalu orang yang mengidap HIV positif tahu statusnya Oh Ternyata saya HIV Positif,” tandasnya.
Kemudian, langkah selanjutnya adalah terapi pengobatan terhadap orang dengan HIV positif. Terapi dilakukan agar penderita secepatnya sembuh dan tidak lagi membawa virus penyakit ini. Termasuk menjadikan puskesmas sebagai ujung penangan para ODHA ini. “Kami berharap tahun 2030 sudah tidak ada lagi ODHA di Jatim,” pungkasnya. (ist/ufi)
.jpg)
