BLITAR (Lenteratoday) - Pembelian mesin PCR di RSUD Srengat dengan harga miliaran rupiah bermasalah, hingga Pemkab Blitar ditegur oleh Menteri Kesehatan (Menkes). Bahkan akan dilaporkan ke Kejaksaan Agung, untuk diperiksa dan diusut.
Hal ini disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Blitar, Rahmat Santoso saat bertemu Menkes, Budi Gunadi Sadikin di Kantor Kemenkes, Jakarta belum lama ini, ditegur mengenai pembelian mesin PCR merk R oleh RSUD Srengat. "Saya ditegur oleh Menkes, kenapa RSUD Srengat membeli mesin PCR merk R," ujar Wabup Rahmat.
Lebih lanjut, Wabup Rahmat menjelaskan, Menkes mempertanyakan kenapa membeli mesin PCR merk R, yang reagennya sulit dan harga alat tersebut juga mahal mencapai miliaran rupiah. "Saya jawab kalau saya tidak tahu, karena saya baru menjabat 3 bulan," jelasnya.
Sehingga oleh Menkes dipertanyakan ada apa, ada perjanjian apa antara pihak Direktur RSUD Srengat dengan pihak merk R. Selain reagennya sulit, serta harga alatnya mahal. "Ternyata (alat PCE merk R) sudah tidak dipergunakan lagi, karena tidak direkomendasikan oleh Kemenkes," tandas Wabup Rahmat.
Oleh karena itu,Wabup Rahmat juga mempertanyakan, pembelian alat PCR yang harganya miliaran rupiah. "Apalagi dibeli dengan uang masyarakat Blitar, maka Kejaksaan Agung akan memeriksa dan mengusutnya," tegasnya.
Kedatangan Wabup Rahmat menemui Menkes, Budi Gunadi Sadikin dan Ketua Satgas Covid-19, Doni Monardo minggu lalu, dalam rangka meminta bantuan vaksin dan peralatan lainnya untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Blitar. "Karena awalnya, kita memiliki mesin PCR di RSUD Srengat yang aneh. Reagennya tidak bisa didapat dari bantuan pemerintah, kalau beli harganya mahal," jlentrenya.
Hasilnya, Kabupaten Blitar mendapat bantuan 55.000 vaksin, melebihi dari yang diminta. Bahkan tidak hanya itu, Kabupaten Blitar juga mendapat bantuan lainnya yakni alat Test Swab Antigen, reagen, mesin PCR, mesin Extraksi, mesin HFNC dan ventilator. "Bantuan akan dikirim bertahap, dengan nilai total mencapai miliaran rupiah," beber Wabup Rahmat.
Bantuan ini digelontorkan oleh Menkes dan Satgas Covid-19, setelah Wabup Rahmat menjelaskan kondisi penanganan Covid-19 di Kabupaten Blitar yang tidak baik-baik saja. "Karena selama ini laporan yang masuk ke provinsi dan pusat Kabupaten Blitar baik-baik saja, maka tidak pernah ada bantuan dari pusat. Kalau saya diam, sama saja saya menbunuh warga Blitar," sesal Ketua Umum DPP IPHI ini.
Selain diberikan bantuan, Kabupaten Blitar juga akan dijadikan percontohan penanganan Covid-19 di daerah. "Maka saya mengapreasiasi apa yang sudah diberikan Menkes dan Ketua Satgas Covid-19, dengan secepatnya memanfaatkan bantuan yang diberikan. Menggerakkan seluruh OPD, Puskesmas, Pustu dan tenaga kesehatan lainnya untuk segera melakukan vaksinasi secara masif bila perlu datang ke rumah-rumah warga jangan menunggu," imbuhnya.
Sementara itu ketika ditanyakan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti berapa anggaran pembelian alat PCR untuk RSUD Srengat. Setelah di cek, anggarannya Rp 2,717 miliar menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) pada APBD 2020 lalu. "Itu untuk pembelian alat PCR nya saja," kata Khusna.
Mengenai merk apa yang dibeli, Khusna mengaku tidak tahu karena data rencana penganggaran tidak menyebutkan merk apa. "Jadi yang lebih tahu detailnya pihak RSUD Srengat," pungkasnya.
Secara terpisah, Direktur RSUS Srengat, dr Pantjarara Budiresmi SpPK ketika coba dikonfirmasi melalui pesan whatsapp (Wa) tidak merespon.(ais)
.jpg)
