KEDIRI (Lenteratoday) – Keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Nagara (APBN) dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang ditetapkan dalam RPJMD berdampak pada Dana Alokasi Umum (DAU) daerah termasuk ke Kota Kediri. Untuk itu, Pemkot Kediri berupaya mencari jalan lain dengan kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Berdasarkan data yang dihimpun Bappeda Kota Kediri, 2020 tercatat anggaran belanja Pemkot Kediri senilai Rp 1,4 Triliun. Dari data tersebut diiketahui DAU mendominasi hampir setengah dari sisi pendapatan APBD di Kota Kediri.
Pada data tercatat DAU Kota Kediri memiliki kecenderungan menurun. Menurut data Bappeda Kota Kediri tahun 2015 DAU Kota Kediri sebanyak Rp 634 miliar, turun di tahun 2016 menjadi Rp 617 miliar, tahun 2017 menjadi Rp 614 miliar, tahun 2018 menjadi Rp 606 miliar, tahun 2019 menjadi Rp 637 miliar, dengan catatan penambahan dana kelurahan, dan pada tahun 2020 DAU Kota Kediri turun menjadi Rp 590 miliar.
Keterbatasan APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang ditetapkan dalam RPJMD kerap kali menjadi permasalahan Pemerintah Daerah khususnya pada DAU, seperti di Kota Kediri. Mau tak mau akibat turunnya nilai DAU Kota Kediri, mengharuskan mencari sumber pendanaan pembangunan alternatif, salah satunya KPBU.
Untuk itu penting bagi seluruh OPD untuk memahami tentang skema dasar kerjasama pemerintah dengan badan usaha, prinsip pelaksanaan, proses dan tahapan serta best practice KPBU di kabupaten/kota lainnya di Indonesia.
Melihat kebutuhan ini, Senin (31/5/2021) Bappeda Kota Kediri menggelar talkshow skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur di Kota Kediri.
Talkshow ini menghadirkan 2 narasumber, yaitu Perencana Ahli Madya pada Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/ Bappenas, Novi Indriani dan Kasubbag Pengendalian Admistrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah 1 Biro Adm. Pembangunan Provinsi Jawa Timur, Haryo Bimo.
Talkshow yang digelar di Ruang Joyoboyo, Balaikota Kediri ini dibuka Asisten Administrasi Umum, Chevy Ning Suyudi. Dalam sambutannya Chevy menjelaskan bahwa acara tersebut merupakan satu langkah yang sangat bagus.
"Langkah pertama ini, jangan hanya berhenti di sini. Bisa dimulai dari Bappeda dulu dan dilanjut OPD lainnya,"ujar Chevy. Selain di hadiri OPD Pemkot Kediri, talkshow ini juga dihadiri perwakilan Bappeda se-Karisidenan Kediri dan disiarkan secara online di Youtube Harmoni TV.
Chevy juga menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Daerah berinovasi dan mulai menggunakan skema seperti KBPU untuk kemajuan daerah. "Seperti inovasi Walikota Kediri, yang di periode pertama itu harmoni dan sekarang itu harmoni plus. Plusnya itu ditambah kolaborasi dan sinergi dengan stakeholder lain diluar Pemda," terangnya
Lebih lanjut chevy menjelaskan yang akan berkerjasama adalah sektor privat atau pihak swasta dengan orientasi yang jelas, yaitu provit.
"Ketika kita berhadapan dengan sektor privat, kita harus bisa mengatur satu frekuensi. Supaya kedepannya kerjasama yang terjalin dapat menghasilkan simbiosis mutualisme," jelasnya.
"Ini saatnya membuka wawasan kita. Program kegiatan dikumpul dahulu, kemudian ketika anggaranya kurang carikan solusi. Yang terpenting harus pintar dalam memilih program-program yang prioritas. Jangan lagi dipukul rata, agar hasil bisa bagus 100 persen,"imbuhnya.
Sebelum mengakhiri sambutannya, Chevy berharap ke depan imbas KBPU bisa dirasakan masyarakat. (gos)
.jpg)
