JAKARTA (Lenteratoday)- Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengeluarkan imbauan bagi warganya untuk mempertimbangkan kembali perjalanan ke Indonesia.Imbauan itu disampaikan dalam travel advisory yang dirilis Departemen Luar Negeri (Deplu) AS.
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) telah mengeluarkan Pemberitahuan Kesehatan Perjalanan Level 3 untuk Indonesia dikarenakan COVID-19, yang menunjukkan tingkat COVID-19 yang tinggi di negara ini.
Selain itu Indonesia dinilai tidak aman karena banyaknya aksi terorisme dan bencana alam. Menanggapi kebijakan itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Teuku Faizasyah memilih tidak ambil pusing dengan adanya imbauan itu.
"Tidak perlu dikomentari. Toh, Indonesia dari waktu ke waktu juga memberikan travel advice melalui aplikasi Safe Travel untuk WNI yang merencanakan bepergian ke luar negeri," kata Teuku, Sabtu (12/6/2021).
Teuku menyampaikan, hanya pemerintah AS yang dapat menilai apakah kebijakan itu dianggap wajar melihat situasi di Indonesia saat ini. Teuku memilih menyikapi positif imbauan pemerintah AS tersebut.
"AS yang bisa menjelaskan (wajar atau tidak), ditanyakan saja ke kedubesnya. Adapun kondisi atau realitas di Tanah Air, WNA dapat dengan mudah mengikutinya dari berbagai sumber berita. Positive thinking saja," ujarnya.
Sulteng dan Papua Disorot
Untuk diketahui postingan Deplu AS di laman travel.state.gov Swlasa (8/6/2021) menuliskan, "Ada pembatasan yang berlaku yang mempengaruhi masuknya warga negara AS ke Indonesia. Tindakan karantina yang dijalankan pemerintah diberlakukan untuk semua orang asing."
Deplu AS menyebutkan agar mempertimbangkan kembali perjalanan ke Sulawesi Tengah dan Papua akibat kerusuhan sipil.
"Teroris terus merencanakan kemungkinan serangan di Indonesia. Teroris dapat menyerang dengan sedikit atau tanpa peringatan, menargetkan kantor polisi, tempat ibadah, hotel, bar, klub malam, pasar/pusat perbelanjaan, dan restoran," tulis Deplu AS.
"Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, atau letusan gunung berapi dapat mengakibatkan terganggunya transportasi, infrastruktur, sanitasi, dan ketersediaan layanan kesehatan," imbuhnya.
Dalam rilisnya, Deplu AS menyatakan bahwa penembakan terus terjadi di wilayah antara Timika dan Grasberg di Papua.
"Di Sulawesi Tengah dan Papua, demonstrasi dan konflik dengan kekerasan dapat mengakibatkan cedera atau kematian warga AS. Hindari demonstrasi dan keramaian," demikian disampaikan Deplu AS.
"Pemerintah AS memiliki kemampuan terbatas untuk memberikan layanan darurat kepada warga AS di Sulawesi Tengah dan Papua karena pegawai pemerintah AS harus mendapatkan izin khusus sebelum bepergian ke daerah tersebut," imbuh Deplu AS. (ist)
.jpg)
