SURABAYA (Lenteratoday) - Pengamat sekaligus anggota Dewan Pendidikan Jatim, Isa Ansori, menjelaskan, berdasarkan data yang dihimpun per 26 Juni, dari 9987 RT di Surabaya, jumlah RT yang hijau sebanyak 9.634, kemudian RT dengan warna kuning berjumlah 288 sedangkan jumlah RT yang merah berjumlah 65
"Memang terjadi perubahan di RT yang merah. Awalnya tidak ada di Surabaya, tapi setelah itu sekitar 65 RT menjadi zona merah. Kalau dihitung pendekatan per kota, sebetulnya Surabaya ada dalam kondisi antara kuning dan orange," ujarnya, Minggu (27/6/2021)
Jika kembali pada aturan yang ada, lanjut Isa, yakni diberikan protokol kesehatan agar boleh menjalankan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), kecuali wilayah merah. Maka, Isa kemudian mempertanyakan, apakah di 65 RT itu di dalamnya terdapat sekolah.
"Menurut saya kalau di RT itu ada sekolah baik SD atau SMP, saya kira ada baiknya pemerintah memberhentikan dulu di daerah yang merah. Tapi secara keseluruhan Surabaya dibolehkan untuk menjalankan PTM karena kalau pendekatannya per kota, posisi surabaya cenderung kondisi kuning dan orange," tuturnya.
Isa berpendapat, tidak ada alasan PTM dihentikan. Peningkatan jumlah kasus Covid 19 di sekolah belum ada. Sementara di luar sekolah rentan terhadap anak anak. Kalau dibiarkan berada di luar, pemerintah harus berani meskipun dalam kondisi orange.
"Anak anak dilokalisir di rumah dan di sekolah. Sehingga menurut saya lingkungan di luar rumah atau luar sekolah sesungguhnya yang menyumbang terjadi peningkatan ini. Selama ini anak anak banyak tidak di rumah karena tidak sekolah," katanya.
"Karena itu, penyebaran virus begitu tinggi. Sehingga logika kita harus cermat jangan sampai peningkatan kasus ini karena sekolah yang disalahkan. Ini kan sekolah belum melakukan apa apa tiba tiba terjadi lonjakan sekolah yang diberhentikan. Pertanyaannya, kalau sekolah diberhentikan anak anak dimana. Justru mereka diluar rumah," sambungya.
Lebih lanjut Isa menilai, persepsi masyarakat harus dirubah bahwa dengan menempatkan anak di sekolah bisa mencegah penyebaran wabah Covid 19. Selama ini seolah olah terjadi tren peningkatan yang kemudian sekolah tidak boleh buka, tapi mall dan tempat hiburan diperbolehkan. Apalagi anak anak tidak berada di sekolah.
"Selama ini anak anak diluar rumah dan sekolah akhirnya terjadi peningkatan dan tidak ada kontrol. Menurut saya pemerintah harus merubah pola pikirnya. Justru diluar rumah atau luar sekolah rentan terjadi peningkatan Mengembalikan anak anak ke sekolah menjadi sebuah keharusan bagian dari pencegahan Covid 19 di Surabaya," ucapnya.
Moderat atau aturannya, kata Isa, sudah jelas bahwa dalam kondisi skrg ini wali kota menyarankan bekerja tatap muka. Tidak boleh dari 25 persen. Sehingga, Isa menyarankan, kapasitas ruangan juga tidak boleh lebih dari 25 persen. Jadi, sekolah segera siap membuat jadwal tatap muka sesuai dengan protokol Kesehatan.
"Apalagi pemerintah sudah sampai 95 persen melakukan vaksinasi terhadap guru. Simulasi sudah dilakukan. Menurut saya secara kesiapan sebetulnya pemerintah sudah siap, harus diwujudkan dengan membalik logika bahwa kalau tidak di sekolah, tren akan meningkat menarik anak kembali ke sekolah merupakan bagian dari upaya untuk penyebaran virus," paparnya.
Isa berpesan, cara pikir masyarakat terhadap penyebaran virus selama ini, hingga tatap muka dihentikan membuat harus jujur, bahwa selama sekolah ditutup tren penyebaran mengalami fluktuaktif. Sekolah tidak jadi penyumbang dalam penyebaran Covid 19.
"Sebetulnya selain rumah, ada yang bisa dijadikan sebuah tempat untuk menekan penyebaran covid yaitu sekolah. Pemerintah bisa melibatkan lembaga pendidikan sebagai upaya untuk pencegahan, bukan malah menutupnya. Menutup sekolah justru akan mendorong anak anak berada di luar rumah," tandasnya. (Ard)
.jpg)
