Surabaya - Pengurangan subsidi pupuk bagi petani oleh pemerintah pusat menjadi perhatian anggota DPRD Jawa Timur (Jatim). Anggota Komisi B, Anggota Komisi B DPRD Jatim, Dr.Ir. Daniel Rohi. M.Eng.Sc.IPM meminta pada pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan intervensi.
Selain itu, Daniel juga meminta supaya subsidi pupuk di Jatim tidak terjadi pengurangan cukup banyak. Pasalnya, pengurangan subsidi pupuk di Jatim cukup banyak mencapai 49%. Kondisi itu jelas berdampak pada status Jatim yang saat ini merupakan salah satu daerah penyumbang pangan nasional.
Daniel menjelaskan, pada 2020 ini subsidi pupuk di Jatim untuk pupuk urea menjadi 553.546 ton, pupuk SP36 menjadi 66.123 ton, pupuk ZA menjadi 186.766 ton, pupuk NPK Phonska menjadi 437.809 ton, dan pupuk organik menjadi 105.350 ton.
Daniel mengaku pihaknya sangat menyesal dengan adanya pengurangan subsidi pupuk ini. Seharusnya pemerintah mencarikan solusi terkait permasalahan tersebut bukan dengan melakukan pengurangan.
“Untuk itu komisi B akan menemui kementerian pertanian untuk mempertanyakan hal tersebut kenapa sampai terjadi pengurangan. Namun apabila dalam pertemuan nanti tidak bisa menghasilkan. Pihaknya meminta kepada pemerintah provinsi untuk menyiapkan solusi tersebut,”pintanya Daniel usai sosialisasi perda 5 tahun 2015 di Banyuwangi, Rabu (5/2/2020).
Politisi asal Fraksi PDIP Jatim Dapil Malang Raya ini mekanjutkan bahwa Pemerintah Provinsi harus segera menyediakan pupuk subsdi dengan cara membeli dari pihak swasta kemudian diberikan kepada petani.
Langkah lain yang bisa dilakukan pemerintah yaitu pendataan tentang sisa pupuk subsdi tahun sebelumnya untuk dibagikan di tahun 2020. “Intinya apabila ada kekurangan pupuk di Malang, dan Kediri, pemerintah provinsi harus segera menyiapakan cadangan pupuk dari daerah lain. Sehingga gejolak di petani tentang pupuk ini bisa teratasi,”harapnya.
Upaya menjaga subsidi pupuk ini juga sebagai bentuk dukungan terhadap Jatim sebagai lumbung pangan nasional agar tetap terjaga. Daniel juga mendesak agar anggaran pertanian di APBD 2020 ini bisa ditingkatkan lagi.
“Sekali lagi kami berharap pada pemerintah Provinsi agar anggaran pertanian di 2020 – 2021 harus naik. Supaya kesejahteraan petani meningkat serta Provinsi Jatim sebagai lumbung pangan Nasional tetap terjaga dengan aman,” pungkasnya. (ufi)
.jpg)
