SURABAYA (Lenteratoday) - Sejumlah anggota DPRD Kota Surabaya menghimbau kepada petugas maupun relawan agar tidak bermain-main dengan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Keputusan perpanjangan masa PPKM Darurat menjadi PPKM level 4 membuat Pemerintah mengeluarkan bansos. Di Surabaya, kurang lebih terdapat 269.083 warga telah dijadwalkan sebagai penerima, baik Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maupun non MBR.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Abdul Ghoni Mukhlas Ni'am, memperingatkan dengan keras, jangan sampai melakukan penyelewengan penyaluran bansos.
Dirinya juga menegaskan, pihaknya siap pasang badan dan mengerahkan para kader untuk turut mengawasi di lapangan.
"Baik itu Bansos dari Pemerintah ataupun dari swasta semuanya wajib sampai ditangan warga dengan tepat. Jangan sampai ada pungutan, PDIP akan pasang badan," tegas, Jumat (30/7/2021).
Ghoni yang juga sebagai Sekretaris Fraksi PDIP Surabaya itu mengatakan, situasi saat ini sangat sensitif, semua terdampak pandemi, masyarakat bisa arogan baik oknum yang bertindak salah.
"Situasi saat ini sudah sangat gawat, banyak warga yang tidak bekerja dan dirumahkan. Jika ada oknum yang berani melakukan penyelewengan kita pastikan tidak selamat," terang alumnus UIN Sunan Ampel Surabaya itu.
Hal yang sama juga diutarakan Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah. Dirinya menyebutkan, dari data yang dikantongi, 269,083 calon penerima Bansos itu terdiri dua kategori. Yakni masyarakat MBR dan Non MBR.
Untuk MBR, ada sekitar 139,377 calon penerima Bantuan Sosial Tunai (BST), 47.126 calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH), dan 53.651 calon penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Sedangkan bagi Non MBR, ada sekitar 13.592 calon penerima BST, 10.476 calon penerima PKH, dan 4.861 calon penerima BPNT. Dengan total, 152.696 masuk dalam program BST, 57.602 program PKH dan 58.512 masuk dalam program BPNT.
"Bansos ini harus tepat sasaran, warga juga bisa memantau kepada tetangga jika ada yang kurang pas menerima bisa dilaporkan kepada petugas," tuntasnya. (Ard)
.jpg)
