MALANG (Lenteratoday) - Belakangan ini vaksinasi difabel kian digencarkan. Pemberitaan vaksinasi difabel ada di mana-mana, akan tetapi hebohnya pemberitaan itu tak sepadan dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Di tahun kedua Covid-19 kalangan berkebutuhan khusus masih mendapat kuota yang sangat terbatas.
Ketua Badan Pembina Lingkar Sosial Kertaning Tyas menjelaskan, meski pemerintah telah menyediakan vaksinasi untuk kelompok difabel namun difabel masih menjadi prioritas kesekian. “Ini sudah tahun kedua, tapi pemerintah baru sedikit sekali melakukan vaksinasi pada difabel,” ujarnya pada Sabtu (7/8/2021).
Jumlah warga difabel yang tercatat di Dinas Sosial Kabupaten Malang sebanyak 16.000 orang. Sedangkan di Tahun 2020, setidaknya ada 2.669 penyandang difabel yang tercatat di Dinas Sosial Kota Malang, dan terhitung data 2021 ada 289 difabel di Kota Batu.
Namun kuota vaksinasi yang diberikan hanya puluhan. Ada pelbagai kendala dalam proses vaksinasi difabel, menurut Kertaning Tyas, pendaftaran online yang ada selama ini, tidak begitu efektif. “Pendaftaran online selama ini kuotanya kan terbatas ya, selain itu ya kami selalu kalah cepat informasinya dengan yang lain,” katanya menjelaskan.
Sejauh ini tidak ada bantuan atau pendampingan terhadap kawan difabel dari pemerintah daerah maupun provinsi. “Selama ini kalau ada kuota yang diberikan seperti yang di Unisma (Universitas Islam Malang) 25 orang itu, ya kami yang dari komunitas ini inisiatif untuk mendampingi kawan-kawan, jadi saya selalu bilang pada ketua-ketua komunitas untuk stand by di lokasi demi mendampingi kawan-kawan di lapangan,” sambungnya.
Pemerintah kurang memperhatikan kondisi difabel yang ada di Kabupaten maupun Kota yang notabene ada beragam. Tak sedikit warga difabel yang bahkan hanya bisa berada di atas tempat tidur. “Kondisi kawan-kawan difabel ini ada beragam ya, ada yang mandiri difabel, ada juga dia yang butuh orang untuk beraktifitas,” terus Kertaning Tyas.
Tentu kondisi seperti ini tidak memungkinkan bagi mereka untuk menghampiri lokasi vaksinasi, apalagi mendaftar online. Perlu daya dan upaya dari pemerintah, untuk melakukan jemput bola dari rumah ke rumah melakukan vaksinasi.
Tak hanya itu, minimnya sosialisasi mengenai vaksinasi pada warga difabel juga jadi masalah besar selanjutnya. Minimnya komunikasi dan penyebaran informasi menyebabkan warga difabel banyak yang enggan melakukan vaksinasi.
“Sosialisasi mengenai vaksinasi dan covid19 terhadap difabel ini kan berbeda, tidak seperti orang pada umumnya, jadi harus dilakukan berulang kali dan dengan cara yang berbeda pula, pada kawa difabel mental misalnya, tentu sosialisasi tidak bisa dilakukan hanya melalui berita di media massa, harus ada komunikasi yang baik,”tutupnya. (ree)
.jpg)
