Surabaya- Tepat tanggal 12 Februari ini adalah satu tahun Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak memimpin Jawa Timur. Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 menjadi kado terindah ulang tahun kepemimpinan mereka.
Pandangan itu disampaikan Plt Ketua DPD Partai Demorat Jatim Renville Antonio. Dia menyatakan bahwa Prepres tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan merupakan bukti kepercayaan presiden bila Jatim bisa berkembang pesat.
Terbukti dari data BPS 2019, PDRB Jawa Timur menyumbang 14,67 % share terbesar kedua dari 6 provinsi di Pulau Jawa. Industri Jawa Timur menyumbang 22,09 % share terbesar Kedua dari 34 provinsi secara nasional dan Jatim bisa menjadi penyumbang perekonomian Indonesia sebesar 15 %.
“Inilah yang dapat dipastikan menjadi latar belakangditerbitkannya Perpres 80 Tahun 2019. Bersamaan dengan Jawa Tengah denganPerpres 79 Tahun 2019,” ungkap Renville, Selasa (11/2).
Kata Renville, Perpres ini mendukung percepatan proyekstrategis di 218 tempat di Jatim yang nantinya akan mengungkit perekonomiaanmasyatakat Jatim. Dengan anggaran yang dibutuhkan Ro 294.34 triliun.“Sehinggabisa dikatakan perpres ini penghargaan kepada Gubernur Jawa Timur KhofifahIndar Parawansa di tahun pertama kepemimpinannya mengelola provinsi Jawa Timuryang dianggap Presiden cukup berhasil,” pungkasnya.
Penilaian serupa diungkapkan Sekretaris DPD Golkar JawaTimur, Sahat Tua Simanjuntak."Skala 1-10, nilai pemerintahan Khofifah ditahun pertama adalah 9,” katanya.
Menurut Sahat, nilai 9 ini kebetulan cocok dengan lambangbintang sembilan Nahdlatul Ulama (NU) yang juga merupakan organisasi dariKhofifah yang kini masih menjabat sebagai Ketua Muslimat NU.
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur ini mengatakan, satu di antaratolok ukur keberhasilan Khofifah adalah konsistensi pemerintah provinsi dalammenggelontorkan APBD yang berfokus pada pengembangan SDM.
Di antaranya anggaran pendidikan dan kesehatan yang besarnyamencapai lebih dari 35 persen dari total APBD tahun 2020 (total APBD Jawa TimurRp35,1 triliun). "Apabila dibandingkan dengan provinsi lain, apakah adayang sebesar komitmen pengembangan SDM di Jatim?,” ujarnya.
Sahat menilai Khofifah mampu membaca garis haluan pemerintahpusat, yang juga berfokus pada pengembangan SDM. Hal ini cukup relevan,mengingat Khofifah juga mantan Menteri Sosial di era periode pertama PresidenJoko Widodo.
Ia juga menjelaskan berbagai tantangan pemerintah provinsike depan. Di antaranya, mengawal implementasi Peraturan Presiden (Perpres) 80tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi. Dalam Perpres tersebuttercantum 218 proyek strategis di Jawa Timur. "Ini menjadi pijakanstartegis yang menjadi perhatian bersama untuk pembangunan pada tahun yang akandatang," katanya.
"Karena besarnya anggaran untuk realisasi proyek ini,tak mungkin hanya bersumber pada APBN atau APBD. Ini perlu kerja bersama untukmenggandeng pihak ketiga," katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri, saat ini terus menggenjot perdagangan lintas provinsi. Awal tahun ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mulai melakukan roadshow dengan menemui sejumlah kementerian."Pada hasil roadshow dengan Bapak Wapres, KH Ma’ruf Amin lalu, kami diminta untuk memetakan daerah yang diprioritaskan. Tentu ini akan menjadi perhatian kita semua,” katanya. (ist/ins)
.jpg)
