Surabaya – Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah menyambutpositif rencana Kementerian Pertanian (Kementan) merevisi pengurangan pupuksubsidi bagi Provinsi Jatim. Hal itu diutarakan setelah dia bersama anggotaKomisi B DPRD Jatim bertemu Plt Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen Prasaranadan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Rahmanto, Selasa (11/2/2020).
Dia menandaskan bahwa pengurangan pupuk bersubsidi dilakukanoleh Kementerian Keuangan atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penguranganitu dilakukan karena lahan wilayah dan jumlah petani semakin lama semakinberkurang. Menurut Anik, tahun 2019 jumlah petani 8,4 juta petani kemudiantahun 2020 turun menjadi 7,9 juta.
“Sehingga anggarannya harus dipotong. Untuk nasionalpengurangannya mencapai 9,4 persen, Jatim 55 persen, Jateng 24 persen, danJabar 45 persen,” katanya Rabu (12/2/2020).
Disatu sisi, Anik menandaskan bahwa alokasi pupuk subsidi luarJawa ada yang lebih banyak dari pada sebelumnya. Akibatnya, lanjut Anik, banyakstok pupuk yang menumpuk di luar Jawa dan banyak juga yang dijual. Salah satuupaya yang dilakukan Kementan adalah dengan perbaikan distribusi. “Para petaniakan mendapatkan kartu tani untuk ambil pupuk subsidi di distributor, agardistribusinya langsung ke petani,” jelasnya.
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Daniel Rohi menambahkan jika menyambutbaik langkah dari Kementan yang tidak jadi melakukan pengurangan pupuk subsidibagi provinsi Jatim. Dengan demikian dia menilai semua sudah selesai. Artinyapetani di Jatim yang ada di Malang, Tuban, Lamongan, Gresik, Lumajang danBlitar tak perlu khawatir karena alokasi pupuk di Jatim sudah dikembalikanseperti semula. (ufi)
.jpg)
