PROBOLINGGO (Lenteratoday) -Rumah pribadi Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari di Jalan Ahmad Yani, Kota Probolinggo, Jawa Timur, tertutup rapat usai operasi tangkap tangan yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah tersebut pada Senin dini hari (30/8/2021).
Sejumlah warga masyarakat (baca: warganet) sejak pagi hari banyak yang datang ke alamat kediaman bupati perempuan tersebut. Selain ingin melihat langsung bangunan rumah bupati, banyak yang mengabadikan dan memposting ke akun media sosial.
"Tadi subuh banyak mobil yang berada di sana, tapi saya tidak tahu ada apa. Rumah itu memang benar rumah Bupati Probolinggo," kata salah seorang warga setempat, Slamet Riyadi.
Selain Puput Tantriana Sari, pihak KPK juga menangkap suami Bupati Probolinggo yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin di rumah tersebut.
Puput Tantriana merupakan bupati Probolinggo sejak tahun 2013. Saat ini, dia menjabat periode kedua, yakni 2018-2023. Puput Tantriana menjadi bupati menggantikan suaminya, Hasan Aminuddin, yang saat ini menjadi anggota DPR RI dari Partai Nasdem (periode 2014-2019 dan periode 2019-2024).
Sebelumnya, Hasan merupakan Bupati Probolinggo dua periode, yaitu tahun 2003-2008 dan 2008-2013. Sebelum menjabat bupati, Hasan adalah Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo periode 1999-2003.
Penangkapan Bupati Tantri dilakukan pukul 02.00 WIB, di rumah pribadinya di Jalan Raya Ahmad Yani, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo.
Penyidik KPK melakukan OTT di rumah pribadi Bupati Probolinggo sekitar pukul 02.00 WIB dan banyak kendaraan yang di parkir di sana, bahkan jalan di depan rumah Bupati Tantri sempat ditutup sementara dan akses jalan itu dibuka kembali sekitar pukul 5.30 wib.
"Akses jalan baru dibuka kembali sekitar pukul 5.30 WIB karena rombongan mobil yang diparkir di depan rumah Bupati Probolinggo sudah pergi," tuturnya.
Informasi yang dihimpun di lapangan, penangkapan OTT Bupati Probolinggo bersama Wakil Ketua DPR RI itu terkait dengan dugaan kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Sementara Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Probolinggo Yulius Christian saat dikonfirmasi per telepon tidak diangkat dan konfirmasi melalui pesan singkat hanya dibaca saja, namun tidak dibalas.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi membenarkan penyidik KPK telah melakukan operasi tangkap tangan di Jawa Timur.
Banyak korupsi
Catatan Lenteratoday, pada Juli 2020 lalu, Direktur Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya Hardianto Harefa pernah mengatakan, telah menerima banyak laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Probolinggo, Jawa Timur, namun lembaga antirasuah tersebut enggan menjelaskan secara rinci laporan yang masuk tersebut.
"Kami banyak menerima laporan terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi di Probolinggo dan KPK sedang menindaklanjuti laporan tersebut," katanya di Kota Probolinggo saat jumpa pers dengan rekan media (15/7/2019).
Mengenai siapa yang melapor, lanjut dia, tentunya pihak KPK tidak mungkin memberi tahu kepada media karena dapat mengganggu proses investigasi lebih lanjut, sehingga yang bisa disampaikan kepada media hanya statistiknya saja secara umum (Ant).
.jpg)
