Blitar - DPRD Kota Blitar merekomendasikan agar PSSI Kota Blitar menolak pertandingan yang berpotensi menimbulkan kerusuhan. Hal itu, merupakan hasil rapat kerja (raker) DPRD Kota Blitar bersama pihak terkait, mengenai evaluasi pertandingan sepak bola di Kota Blitar yang menimbulkan kerusuhan antar suporter, Selasa (18/2/2020) lalu.
Raker terbuka yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Agus Zunaedi serta dihadiri Wakil Ketua Komisi III Nuhan Eko Wahyudi, Ketua Komisi I Said Nofandi, anggota Komisi III Ridho Handoko dan beberapa anggota diantaranya Johan Mariot dan Nurali.
Menghadirkan Polres Blitar Kota diwakili Kabag Ops, Hari Sutrisno, Ketua Askot PSSI Kota Blitar Yudi Meira, Panpel Pertandingan Murjoko, Kepala Kesbangpol PBD Hakim Sisworo, Kepala Dinas PM-PTSP Suharyono dan beberapa pejabat Pemkot Blitar lainnya.
Disampai Agus jika raker ini bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang bertanggungjawab, tapi ingin mengetahui kronologis sampai digelar di Kota Blitar. "Supaya kedepan tidak terulang lagi," tutur Agus, Kamis (20/2/2020).
Penjelasan pertama dari Kepala DPM-PTSP, Suharyono mengenai ijin sewa atau pemakaian Stadion Soeprijadi untuk pertandingan Arema FC vs Persebaya, dikeluarkan setelah ada pengajuan panpel dan jaminan pengamanan dari polisi. Selain itu juga diberitahu jika tanpa penonton, dan ada siaran langsung di televisi. "Jadi ijin bisa dikeluarkan jika memang ada kesiapan digelar, jika tidak ijin tidak keluar," tutur Suharyono.
Kemudian Ketua Askot PSSI Kota Blitar, Yudi Meira menjelaskan jika penunjukkan Kota Blitar sebagai tuan rumah, sesuai keputusan PSSI Provinsi Jatim setelah koordinasi dengan Polda Jatim. "Jadi kabarnya mendadak Minggu (16/2/2020) jam 14.00 WIB, awalnya kita tolak dengan alasan keamanan dan perlu persetujuan Polres Blitar Kota," jelasnya.
Penjelasan ini dibenarkan Kabag Ops Polres Blitar Kota, Kompol Hari Sutrisno jika setelah mendengar kabar pertandingan Arema FC vs Persebaya akan di gelar di Kota Blitar juga kaget dan langsung menolak.
"Tapi setelah saya laporkan ke Kapolres Blitar Kota dan dikoordinasi dengan Polda Jatim, ternyata itu sudah menjadi perintah pimpinan dan sebagai prajurit tidak bisa menolak," ungkap Kompol Hari.
Pihak Polda Jatim memberikan jaminan, berapa pun personil pengamanan yang dibutuhkan akan dipenuhi. Kompol Hari membeberkan kekuatan pengamanan dari semula 750 personil, ditambah hingga 1.046 persoil dari gabungan TNI, Polri, Batalyon 511, polres sekitar, Brimob dan Dalmas Polda Jatim.
"Fokus kami memecah suporter dan mencegah jangan sampai bertemu, serta segera membubarkan untuk mencegah kerusuhan lebih luas," paparnya.
Meskipun akhirnya tetap terjadi kerusuhan antar suporter, karena memang banyak jalan menuju stadion dan sulit diantasipasi. "Karena mereka tidak memakai atribut suporter, serta terpecah dalam kelompok kecil," tandasnya.
Setelah mendapat penjelasan ini, Agus menyimpulkan dewan sementara ini merekomendasikan agar PSSI Kota Blitar menolak pertandingan yang berpotensi menimbulkan kerusuhan. "Karena dampaknya mengakibatkan ketakutan masyarakat Kota Blitar," tegas Agus.
Ditegaskan Agus dengan otonomi yang dimiliki daerah bisa menolak, termasuk mengenai persiapan dan perijinannya juga harus sesuai prosedur. "Persiapan harus matang, ada koordinasi dengan OPD terkait dan tidak boleh memaksakan jika tidak siap," tegasnya. (ais)
.jpg)
