Rapat Paripurna, Fraksi DPRD Dukung Alokasi RAPBN 2022 untuk Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
MALANG (Lenteratoday) - DPRD Kabupaten Malang menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi DPRD tentang Rancangan APBD 2022. Rapat tersebut dihadiri Bupati Malang Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi M. M, serta jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Malang, di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Rabu (3/11/2021).
Dalam menyampaikan pandangan umum, DPRD mengungkapkan bahwa perancangan program kerja Pemerintah Kabupaten Malang harus selaras dengan aspirasi sgenap warga Kabupaten Malang. Aspirasi masyarakat tersebut tertuang dalam Musrenbang di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga Nasional. Dengan demikian pengalokasian dana anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Malang.
DPRD menyatakan sangat mendukung program kerja pemerintah yang mengacu pada tema besar pemulihan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat . “Tema ini akan diwujudkan dalam berbagai program peningkatan laju roda perekonomian masyarakat, penataan infrastruktur dan teknologi informasi untuk mendukung kebutuhan masyarakat saat ini, serta peningkatan SDM di berbagai sektor serta penyelesaian masalah sosial,” tutur Fitri Yuhana selaku juru bicara fraksi-fraksi.
Fraksi DPRD mengharapkan pengalokasian secara tepat agar dapat benar benar menjadi pendorong pertumbuhan perekonomian. Selain itu, pemerintah Kabupaten Malang juga perlu lebih serius memperhatikan pendapatan Pemerintah Kabupaten Malang serta komitmen untuk memperhatikan aspirasi masyarakat.
“DPRD juga mengharapkan penjelasan, pertama, terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang Tahun 2022 mengalami kontraksi dan diharapkan pulih kembali dari dampak pandemi Covid-19. Kedua Perkiraan penerimaan pendapatan sebesar Rp 4.063.959.540.128,18 di Rancangan APBD 2022 terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 782.018. 477. 895.0 7 atau 19,24% dari total pendapatan dan pendapatan transfer sebesar Rp 3.056. 253.484.441 atau 75,20% dari total pendapatan,” imbuh Fitri.
Usai gelaran rapat tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, mengatakan, kondisi Kabupaten Malang telah turun dari level 3 ke level 2 berarti ada pelonggaran sesuai dalam peraturan Inmendagri. “Termasuk untuk sektor wisata, kami akan mendorong pemerintah daerah untuk segera membuka tempat wisata, namun dengan protokol kesehatan yang ditetapkan di level 2, yaitu maksimal 25 persen pengunjung, dan tempat wisata supaya segera mendaftar agar mendapatkan barcode. Kami juga akn mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan peraturan atau surat edaran tentang bagaimana protokol kesehatan di tempat wisata dan keramaian agar masyarakat merasa tenang,” tuturnya.
Sementara Bupati Malang, H. M. Sanusi, menanggapi, pihaknya telah merencanakan untuk membuka tempat wisata dengan persyaratan menggunakan aplikasi untuk mendeteksi pengunjung yang telah vaksin ataupun yang belum. “Pemkab akan membuatkan jaringan internet bagi lokasi wisata yang belum ada jaringan internet,” ujarnya.
Reporter : Iskandar/adv
Editor : Endang Pergiwati
