Surabaya – Pengurangansubsidi pupuk oleh pemerintah pusat mengakibatkan beberapa daerah akan mengalamimahalnya harga pupuk. Di Jatim, stok pupuk bersubsidi diperkirakan hanya mampubertahan hingga bulan Juni mendatang. Setelah itu, harga pupuk akan tiga kalilebih mahal dan pastinya petani yang terbebani.
Seperti yangdiketahui, pupuk bersubsidi di Jatim mengalami pengurangan hingga 55 %. Dulu,Jatim mendapatkann jatah pupuk bersubsidi hingga 2,7 juta ton, namun tahun inisetelah adanya pengurangan subsidi pupuk, Jatim hanya mendapatkan jatah 1,3juta ton. Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslahah mengatakan bahwa jumlahtersebut hanya akan mampu bertahan hingga bulan Juni mendatang.
Beberapa waktu lalu, DPRDJatim sempat mendatangi PT Petro Kimia di Gresik untuk mendapatkan penjelasantentang stok pupuk bersubsidi. Hasilnya, diketahui bahwa hingga awal Februariini pupuk bersubsidi sudah digunakan hingga 25% dari jatah yang diberikanpemerintah.
Dengan penggunaan yangcukup tinggi itu, maka diperkirakan stok pupuk bersubsidi hanya akan mampubertahan hingga Juni mendatang. Lantas, bagaimana dengan bulan setelah itu. Makapupuk yang beredar adalah pupuk non subsidi dengan harga tiga kali lebih mahal.Anik mengatakan harga pupuk bersubsidi itu Rp1.800/kg sementara pupuk nonsubsidi mencapai Rp 5000/kg. Dengan demikian, maka biaya produksi para petanisemakin tinggi.
“Bagaimana masyarakatsupaya tidak menjerit, satu mantan harus merevisi Permentan nomor 1/2019,subsidi pupuk tahun ini itu terkurangi 9,9% kita bulatkan 10% secara nasional, tapiJawa Timur 55%. Maka harus melakukan revisi terhadap Permentan itu dan itusudah disanggupi,” katanya.
Bahkan, lanjut Anik,Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sudah mengirimkan surat ke Kementanpada 20 Januari. Namun sampai sast ini belum ada jawaban. Padahal secara lisan,Kementan sudah memberikan jawaban bahwa akan dilakukan pergeseran pupukbersubsidi dari daerah daerah terutama luar Jawa yang tidak difungsikan denganbaik, Pupuk bersubsidi itu akan ditake over ke Jawa Timur.
Disatu sisi, pasal 13Permentan juga menyebutkan bahwa jatah pupuk bulan berikutnya karena jikadibutuhkan pada bulan ini maka bisa ditarik pada bulan ini. “Dengan kondisiitulah maka kami memastikan tidak akan ada kelangkaan pupuk karena bisa ditariksampai Juni. Kita berpikirnya bagaimana dengan Juli,” tandas Anik
Untuk mengatasimasalah setelah bulan Juni itu, Anik mengaku sudah melakukan pembahasan dengan GubernurJawa Timur. Setidaknya yang akan dilakukan adalah dengan tidak henti hentinyauntuk meminta jawaban dari Kementan. Kemudian dari Rencana Definitif KelompokKebutuhan (RDKK) petani yang mencapai 4,9 juta itu bisa terpenuhi. Pasalnyadari RDKK petani itu yang baru terpenuhi hanya 1,3 juta saja.
“Yang kedua, kalauternyata mentok tidak ada perubahan, ya kita harus menurunkan hibah untukpetani, betuknya apa? pemerintah membeli pupuk regular dijual harga subsidi,minimal berdasarkan data 2019 yaitu sebanyak 2,7 juta ton,” tandas politisi PKBini.
Yang menjadi masalahadalah anggaran untuk membeli pupuk itu sangat besar dan bisa mencapaitriliyunan rupiah. Anik menandaskan, yang paling penting adalah sudah ada upayakesana dan selanjutnya tinggal ada win-winsolution and good will bersama sama.
Sedangkan, opsi ketigaadalah agar dana hibah ini mencukupi karena nilai yang dibutuhkan untuk membelipupuk itu mencapai angka triliyunan, maka harga pupuk besubsdi ini dinaikkan. Missalharga sekarang adalah Rp 1.800 bisa jadi Rp 2.500, semetara harga aslinya asli Rp5.000 juta.
“Kita tidak mensubsidifull, karena ketidak cukupan anggaran, karena belum kita itung. Tapi minimalada good will dan minimal yangtersubsidi adalah petani data 2019 yaitu 2,7 ton,” tandasnya.
Dengan adanya kenaikanharga pupuk bersubsidi ini maka konsekuensinya adalah akan terjadi kenaikanharga hasil pertanian. Anik menjelaskan, jelas kedepan akan ada kenaikan HargaEceran Tertinggi (HET). Hal ini untuk melindungi para petani dari kerugianakibat kenaikan biaya produksi yang bersumber dari kenaikan harga pupuk. (ufi)
.jpg)
