
YOGYAKARTA (Lenteratoday) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jatim meminta pada mahasiswa untuk memberikan usulan peraturan daerah guna kebaikan masyarakat Jatim.
"Jika ada usulan seharusnya masyarakat mendapatkan perlindungan seperti apa, maka bisa dibuatkan draf peraturan daerah dengan naskah akademiknya," kata Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, pada acara pengukuhan pengurus Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa (IKPM) Jatim Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Hotel Merapi Merbabu, Yogyakarta, Minggu (7/11/2021).
Dia mengungkapkan bahwa DPRD punya tiga fungsi yaitu legislasi, pengawasan, dan bugetting. Pada fungsi legislasi inilah bisa mengusulkan peraturan daerah. "Jika ada usulan peraturan daerah, kami senang sekali, dan akan kami bahas dengan Bu Gubernur," katanya.
Di hadapan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, yang juga hadir dalam acara tersebut, serta para mahasiswa dan undangan lainnya, Kusnadi juga membeberkan keunggulan Jatim dari berbagai perspektif.
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan bahwa sebagai mahasiswa dari Jatim seharusnya bangga, sebab Jatim merupakan provinsi yang luas dengan jumlah Kabupaten/kota terbanyak yaitu 38. Kemudian ada 666 kecamatan, 150 lebih pulau dan 60 diantaranya belum bernama.
"Oleh karena itu, kami berharap bisa memahami potensi tersebut. Itu tadi dari prospektif wilayah yang menjadikan Jatim luar biasa," katanya.
Kemudian, jika dilihat dari perspektif ekonomi, Jatim adalah penyumbang PDRD terbesar di Indonesia. Kemudian juga penyumbang pertumbuhan ekonomi tertinggi nasional. Pertumbuhan ekonomi ini selalu linier dengan pertumbuhan ekonomi nasional.
Dia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Jatim sudah di atas nasional. Dan ramalannya bisa 3,4 sampai 4. "Itu bukan karena sayabl tapi karena kerja keras masyarakat kolaborasi dan sinergitas masyarakat," ujarnya.
Sementara dari perspektif sosial, lanjut Kusnadi, Jatim adalah daerah yang kondusifitasnya tinggi. Ini karena dari seluruh lapisan masyarakat punya kepedulian.
"Jatim ini yang pertama kali berada di level satu untuk PPKM. Dan banyak daerah di Jatim yang menjadi percontohan nasional untuk pengendalian Covid-19 karena mampu mengendalikan di level satu," tandasnya.
Sementara itu, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa warga Jatim yang ada di daerah lain adalah social capital termasuk IKPM Yogyakarta. Dia mengharapkan nantinya mereka akan menjadi penyalur informasi tentang berbagai kebijakan Jatim.
"Hari ini saya rasa sinergitas di antara seluruh komunitas yang ada menjadi social capital itu menjadi bagian yang sangat penting. Resonansi dari seluruh kebijakan dan program di Jawa Timur tentu kami berharap akan tersampaikan pada mereka sehingga ada respon dari mereka," tandasnya.
Tidak terkecuali dengan IKPM Jatim DIY yang berharap bisa menjadi partner pemerintah yang kritis. "Jadi mereka any time bisa mengkritisi berbagai program-program yang sedang kita lakukan," sambungnya.
Khofifah mengatakan bahwa Pemprov Jatim akan open mind atau terbuka dengan berbagai saran, kritik, dan masukan. Diharapkan kritik dan masukan tersebut akan menjadi kontribusi untuk membangun Jatim. (*)
Reporter : Lutfiyu Handi
Editor : Lutfiyu Handi