BLITAR (Lenteratoday) - Dalam waktu 9 bulan menjabat sejak dilantik Pebruari 2021 lalu, duet kepemimpinan Bupati Blitar, Hj Rini Syarifah dan Wakil Bupati Blitar, H Rahmat Santoso, SH.MH berhasil merealisasikan 59 MoU kerja sama dengan berbagai pihak. Baik antar pemerintah daerah, maupun dengan pihak ketiga.
Bupati Blitar, Hj Rini Syarifah menyampaikan sejalan dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar untuk mewujudkan Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera, maka perlu dilakukan kerja sama antar daerah dan instansi.
"MoU ini merupakan langkah awal untuk menjalin kerjasama antar daerah, untuk saling bertukar produk unggulan lokal diantatanya dari sektor peternakan atau pertanian seperti telur, belimbing, nanas dan produk unggulan lainnya juga termasuk pariwisata," tutur Bupati Rini.
Lebih lanjut orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini menjelaskan MoU ini selain kerja sama memasarkan produk unggulan lokal, juga saling memenuhi kebutuhan daerah. "Misalnya produksi telur ayam Blitar dibutuhkan mencukupi kebutuhan daerah lain, peternak Blitar membutuhkan jagung untuk pakan ternak. Jadi bisa terjalin kerja sama yang saling menguntungkan," jelasnya.
Ditandaskan Bupati Blitar perempuan pertama ini, kerja sama dan sinergitas baik antar pemerintah maupun instansi dan element masyarakat diharapkan bisa mendukung pertumbuhan berbagai sektor baik ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun kebudayaan.
"Karena Kabupaten Blitar mempunyai berbagai macam potensi, serta produk unggulan dengan kualitas bagus. Sehingga masyarakat Kabupaten Blitar bisa maju bersama, sejahtera bersama," tandasnya.
Secara terpisah Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar, Bambang Dwi Purwanto bahwa selama tahun ini sampai November 2021 ini, Pemkab Blitar sudah melakukan 59 MoU atau kesepakatan bersama untuk bersinergi dan bekerja sama dalam berbagai bidang. "MoU ini tidak hanya Goverment to Goverment (G to G), tapi juga dengan pihak ketiga dan antar instansi," ujar Bambang, Rabu (10/11/2021).
Bambang menerangkan MoU merupakan kesepakatan bersama berkaitan dengan seluruh urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
"Jadi pemerintah daerah hadir, memfasilitas pemberdayaan masyarakat diberbagai bidang seperti peternakan, pertanian, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, pariwisata dan tenaga kerja," terangnya.
Dari 59 MoU yang sudah terealisasi terbanyak bidang pelayanan publik administrasi kependudukan (adminduk), yaitu sebanyak 15 MoU baik antar instansi maupun dengan elemen masyarakat. "Dengan tujuan edukasi dan sosialisasi, mengenai inovasi pelayanan adminduk seperti dengan NU, Fatayat, Polres, Polres Kota, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan instansi vertikal lainnya maupun perbankan," beber Bambang.
Sedangkan untuk MoU antar pemerintah, sampai saat sudah terealisasi dengan beberapa daerah diantaranya dengan Pemprov DKI Jakarta, Kabupaten Jember, Kabupaten Gorontalo, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Kediri. Terkait dengan pemasaran produk unggulan dan pemenuhan kebutuhan daerah.
"Kemudian dengan pemerintah daerah yang berbatasan, seperti Kabupaten Tulungagung, Kediri dan Malang. Termasuk juga dengan daerah lainnya, terkait penempatan transmigran," katanya.
Disinggung mengenai target MoU pada tahun 2021 ini, Bambang mengungkapkan sudah melebih target dalam setahun sebanyak 25 MoU. "Seperti MoU layanan adminduk untuk layanan Jaran Ijo dan Salam Sak Jangkah saja ada sekitar 15 MoU, belum bidang lainnya seperti G to G dan Bisnis to Bisnis (B to B), pendidikan dan kesehatan," ungkapnya.
Ditambahkan menjelang akhir tahun ini, diperkirakan realisasi MoU akan bertambah lagi dengan sedang dipersiapkannya MoU dengan Kabupaten Banyuwangi dan Kota Batu. "Untuk bekerja sama memasarkan hasil peternakan dan pertanian dengan Banyuwangi, serta bidang pariwisata bisa channel link dengan Kota Batu," imbuhnya. (*)
Reporter : Arief Sukaputra/*
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
