SURABAYA (Lenteratoday) – Pimpinan DPRD Jatim optimis pendapatan asli daerah (PAD) 2022 mendatang masih bisa digenjot lagi melebihi target pendapatan yang diusulkan Pemprov Jatim pada KUA PPAS APBD 2022.
Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad, mengatakan bahwa ruang gerak Pemprov untuk memperbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang terbatas. Sebab yang bisa diandalkan hanya yang ada pada sektor Pajak daerah.
“Pajak daerah hanya 5 saja, lima komponen, 5 sektor; PKB; PBPKB; BBNKB; ajak rokok; pajak air permukaan. Ya, sehingga memang nggak bisa leluasa,” katanya setelah rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (29/11/2021).
Dia menandaskan bahwa, sektor-sektor tersebut sangat berhubungan langsung dengan geliat ekonomi di masyarakat. Dia mencontohkan, PKB atau BBNKB sepanjang tahun 2020 yang menurun sampai sekarang. Bahkan jika pembeli sampai inden karena perusahaan tidak memproduksi. Artinya, lanjut Sadad, daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor turun.
“Tetapi kita bersyukur di penghujung 2021 kan sudah mulai geliatnya, sudah mulai ada lagi. Dengan dengan demikian kita berharap 2022 nanti bisa lebih dinaikkan. Jangan menggunakan ukuran dan target pandemi, karena situasi pandemi sudah mulai melandai,” tegasnya.
Untuk itu, lanjutnya, pemprov jatim harus lebih progresif untuk bisa mendapatkan PAD yang lebih tinggi. Sehingga dia optimis bahwa PAD yang dipatok Rp 17 triliun masih bisa dinaikkan. Hal ini juga mengaca pada prediksi Bank Indonesia yang mengatakan bahwa ekonomi Jawa Timur akan tumbuh 5 persen sampai 5,8 persen. Optimisme itu pun muncul dari gubernur Jatim.
“Kalau udah optimis 5,8 tadi dan pendapatan hanya dipatok kayak gitu, kan namanya bukan optimis, dan itu pesimis, itu nggak nyambung optimisme pertumbuhan ekonomi dan pesimisme target pendapatan. Karena itu, kita minta supaya bisa nyambung lah, saya kira pada angka Rp 18,5 (triliun) sampai Rp 19 (triliun) sudah sangat mungkin,” tandasnya.
Menyikapi penurunan APBD 2022, Sadad mengatakan bahwa hal itu terkait juga dengan ketentuan baru penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sebab BOS nantinya tidak lagi memalui Provinsi, namun langsung masuk ke rekening penerima.
“Dulu kan transito sifatnya, termasuk APBD kita. Kemudian, disalurkan ke penerima. Sekarang ada aturan baru bahwa BOS untuk SD SMP langsung ke penerima. Sehingga biasanya kan mampir dulu nih APBD provinsi Rp 5 triliun – Rp 6 triliun itu. Kita kan tahu dulu belanja kita sampai ke Rp 34 triliun sekarang kalau jadi 27 sekian ya karena itu karena faktor itu,” katanya.
Sementara itu, dalam nota buku keuangan yang dibacakan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, saat Rapat Paripurna, Senin (29/11/2021), menyampaikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2022 ditarget sebesar Rp 17,61 triliun lebih. Kemudian pendapatan transfer sebesar Rp 10,385 triliun lebih. Sehingga total pendapatan sebesar Rp 27,463 Triliun lebih.
Dari pendapatan tersebut dipergunakan untuk belanja daerah sebesar Rp 29,276 triliun lebih. Sehingga belanja daerah jawa timur bisa dikatakan kurang Rp 1,812 triliun lebih. Meski demikian, kekurangan ini akan ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sebesar Rp. 1,831 Triliun.
Dari anggaran belanja derah tersebut untuk urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebesar Rp 7,957 miliar dialokasi sebagai dana pendidikan. Untuk Dinas Pendidikan Rp. 7,934 triliun dan Rp 22,791 miliar untuk 20 SMK yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Daerah (PPK-BLUD).
“Untuk kesehatan dialokasikan sebesar Rp 4,888 triliun lebih. Pekerjaan umum dan penataan ruang dialokasikan sebesar Rp. 2,653 triliun lebih,” ujar Khofifah.
Untuk perumahan rakyat sebesar Rp. 704 miliar lebih. Untuk ketentraman dan ketertiban umum serta perlingan masyarakat dialokasikan sebesar Rp. 221 miliar lebih. Dan untuk kesejahteraan sosial sebesar Rp. 406 miliar lebih.
Sementara itu Plh Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono mengatakan penurunan Anggaran Pendapatan tersebut karena ada beberapa factor. Di antaranya adanya dana transfer yang berkurang seperti dana BOS , dan pebndapatan yang berkurang. "Semuanya (semua sektor turun), jadi total pendapatan kita turun," imbuhnya.
Sedangkan RAPBD Jatim pada tahun 2022 nanti, tetap prioritas akan disalurkan untuk sektor Pendidikan, kemudian alokasi untuk Kesehatan justru turun, serta serta untuk pemulihan sektort ekonomi, mengingat kondisi pandemi Covid-19 tampak sudah mulai pulih. "Besarannya nanti kita bahas, kan ini masih kita bahas lagi, ya,"pungkasnya. (*)
Reporter : Lutfiyu Handi
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
