KEDIRI (Lenteratoday) - Pemkot Kediri terus melakukan optimalisasi kepesertaan jaminan kesehatan kepada masyarakat yang sudah mulai sejak 2018 untuk Universal Health Coverage (UHC) . Saat ini cakupan program JKN masyarakat di Kota Kediri mencapai 96 persen.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kediri dokter Fauzan Adima menjelaskan, saat ini pemerintah baru saja mengeluarkan Instruksi Presiden No: 1/2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Inpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, 6 Januari 2022 dikeluarkan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Program JKN-KIS dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan.
Namun, di Kota Kediri optimalisasi layanan JKN ini sudah dilakukan sejak 2018. Pemkot juga memanfaatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) dalam program Universal Health Coverage untuk warga kurang mampu di Kota Kediri.
"Kalau di Kota Kediri sudah sejak 2018 sudah mulai progress untuk UHC. Di Kota Kediri (kepesertaan) sampai saat ini sudah sekitar 96 persen. Itu kepesertaan ada yang dari pusat, dari provinsi dan dari pemkot. Kalau pemkot, sekitar 70 persen di-back up dari dana cukai itu," jelas dokter Fauzan, Jumat (4/2/2022).
Untuk 2022, Dinkes Kota Kediri telah mengalokasikan anggaran hingga Rp36 miliar dari dana cukai. Anggaran ini lebih besar ketimbang anggaran 2021 yang senilai Rp35 miliar. Menurut Fauzan, kenaikan anggaran ini juga salah satu upaya memberikan layanan optimal kepada masyarakat. Dengan itu, diharapkan seluruh warga terutama yang kurang mampu bisa ter-back up sepenuhnya oleh layanan pemerintah dengan UHC tersebut.
Pemkot Kediri juga mengizinkan dana Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) dimanfaatkan salah satunya untuk mengasuransikan warganya di BPJS Kesehatan. Pemkot memberikan dana Prodamas senilai Rp100 juta per RT per tahun.
Fauzan juga berharap masyarakat memahami tentang sistem rujukan dalam penanganan penyakit, sehingga bisa memanfaatkan program ini sebaik-baiknya. Sistem rujukan penanganan penyakit tersebut berbasis kepada kualitas pelayanan kesehatan dan itu merupakan aturan pusat.
Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar menegaskan pemerintah kota berkomitmen memberikan layanan kesehatan optimal untuk masyarakat. Pemkot Kediri sudah menerapkan Universal Health Coverage, mengasuransikan kesehatan masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat dengan syarat sebelumnya belum pernah ikut asuransi.
Menurut Walikota, dengan program UHC ini masyarakat sangat terbantu. Mereka tidak lagi harus memikirkan biaya berobat, sebab sudah dibantu oleh Pemkot Kediri. "Alhamdulillah terbantu dengan punya JKN ini, mereka tidak usah memikirkan apapun biaya kalau mau berobat. Ini gratis," kata Walikota. (*)
Reporter: Gatot Sunarko
Editor : Lutfiyu Handi
