25 April 2025

Get In Touch

Tiga Tahun Berturut-turut, Pemkab Madiun Raih Penghargaan Penyaluran Dana Desa Tercepat Nasional

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyerahkan penghargaan Penyaluran Dana Desa Tercepat Nasional kepada Kabupaten Madiun yang diterima langsung oleh Wakil Bupati Madiun H. Hari Wuryanto pada acara Rakor Percepatan Pencairan Dana Desa Provinsi Jawa Ti
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyerahkan penghargaan Penyaluran Dana Desa Tercepat Nasional kepada Kabupaten Madiun yang diterima langsung oleh Wakil Bupati Madiun H. Hari Wuryanto pada acara Rakor Percepatan Pencairan Dana Desa Provinsi Jawa Ti

SURABAYA (Lenteratoday)- Kabupaten Madiun kembali meraih penghargaan sebagai kabupaten tercepat dalam penyaluran 100 persen Dana Desa (DD) Tahap Pertama Tahun 2022. Ini menjadi catatan gemilang, sebab Kabupaten Madiun berhasil mempertahankan prestasinya selama tiga tahun terakhir secara berturut-turut.

Penghargaan diserahkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Wakil Bupati Madiun H. Hari Wuryanto pada acara Rapat Koordinasi Percepatan Pencairan Dana Desa Provinsi Jawa Timur tahun 2022 di Dyandra Convention Center Surabaya, Kamis (24/2). Turut hadir pada acara ini Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi H. Abdul Halim Iskandar.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikann, prosentase kemiskinan pedesaan di Jawa Timur tahun 2021 di bulan Maret sampai September turun 1,26 persen. Penurunan signifikan terjadi saat masa pandemi Covid-19. "Terimakasih seluruh bupati yang sudah berkerja sangat luar biasa. Kita lanjutkan hal yang sudah menjadi indikator kebaikan dari penurunan kemiskinan di pedasaan," ucapnya dalam acara yang dihadiri kepala daerah se-Jawa Timurdan sejumlah pimpinan Perangkat Daerah Pemprov Jatim.

Hal senada diungkapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi H. Abdul Halim Iskandar. Dia menggarisbawahi bila penggunaan DD untuk penurunan kemiskinan memang harus dioptimalkan. "Dana Desa ini bila dikelola dengan benar dan optimal sesuai peruntukan, saya yakin akan ada percepatan penurunan kemiskinan. Semua pengelolaan dana desa harus melibatkan masyarakat, seperti BLT dan Padat Karya Tunai Desa. Bupati perlu mengawasi pengelolaan dana desa dengan swakelola,” jelas Gus Halim--begitu sapaan akrab Menteri PDTT.

Dirinya menambahkan, semua Bupati se-Jatim dan Walikota Batu bisa mencontoh Bupati Madiun atas percepatan pencairan DD tahap pertama dan harapanya bisa melebihi Kabupaten Madiun. "Bupati Madiun ini sangat tanggap  dengan percepatan. Tahun 2020 saya kaget melihat data itu mendahului semuanya. Tahun 2021 dan 2022 juga demikian. Saya harap di tahun 2023 Kabupaten Madiun bisa disalip," ungkapnya sambil tertawa.

Wakil Bupati Madiun H. Hari Wuryanto yang hadir mewakili Bupati Madiun H. Ahmad Dawami mengucapkan terimakasih sebesar kepada pemerintah pusat dan Pemprov Jatim. Pengharagaan tersebut tidak lain untuk mensejahterakan masyarakat. "Semoga Kepala Desa bisa memanfaatkan sebaik-baiknya, karena di bulan januari Dana Desa sudah cair. Harapannya perekonomian masyarakat bisa secepatnya terpenuhi,” ungkapnya usai acara.

Dikatakannya, Kabupaten Madiun bisa menjadi yang tercepat dalam penyaluran Dana Desa tahap pertama selama tiga kali berturut-turut tentunya dengan perencanaan yang matang. Diantaranya mulai dari musdus, musdes, hingga musrenbang. Penyerapan Dana Desa tahun 2022 tahap pertama ini sebesar 40 persen dari total anggaran sekitar Rp 167 miliar, dengan peruntukan 40 persen untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, 20 persen untuk ketehanan pangan hewani, 8 persen untuk penanganan Covid-19 dan sisa untuk kebutuhan yang sudah diprioritaskan oleh desa.

Menurut penjelasan Kepala Pemberdayaan Masyarakat Desa Joko Lelono, penyaluran Dana Desa pada tahap pertama sebesar 40 persen digunakan untuk BLT Dana Desa. Terdapat 19.570 KPM sudah menerima BLT DD Januari-Februari. "Alhamdulillah kita hattrick dalam tercepat penyaluran Dana Desa. Kuncinya, kita selalu mengawal jalannya APBDes, sehingga perencaan ini terukur dan terkontrol. Selain itu sinergi lintas Perangkat Daerah mulai dari perencanaan APBDes sampai pada proses penyaluran dengan KPPN", jelas Joko.

Reporter: Wiwiet Eko |Editor: Widyawati

Share:
Lentera Today.
Lentera Today.