Blitar - Dalam menangani pandemi Virus Corona (Covid-19) dan dampaknya, DPRD Kabupaten Blitar mendesak Pemkab menggunakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Tahun 2019 sebesar Rp 156 miliar.
Hal ini disampaikan Sekretris Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Panoto ketika ditanya mengenai anggaran penanganan Covid-19, baik untuk pencegahan penyebarannya maupun dampak ekonominya. "Pemerintah pusat sudah memberikan kesempatan, dengan memprioritaskan anggaran untuk penanganan Covid-19 ini," tutur Panoto, Kamis (2/4/2020).
Dijelaskan Panoto jika melihat kekuatan anggaran yang ada, pihaknya yakin pemkab mampu memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19. "Apalagi pada tahun 2019 lalu ada Silpa Rp 156 miliar, yang bisa digunakan dalam kondisi darurat bencana seperti saat ini," jelasnya.
Oleh karena itu politisi PKB ini juga meminta seluruh pihak terkait, seperti Dinas Kesehatan, BPBD, Sat Pol PP, Dinas Perhubungan dan lainnya. Untuk terus bersinergi menghadapi musibah bencana non alam ini, termasuk mengatasi dampaknya secara ekonomi. "Sesuai instruksi dan himbauan pemerintah pusat jelas, sementara ini anggaran difokuskan menangani masalah Virus Corona," tandasnya.
Terutama penyediaan alat pendukung medis (APD), handsanitizer, desinfektan, masker dan tempat cuci tangan + sabun.
Ditambahkan Panoto, secara prinsip dewan siap mendukung apa pun yang dilakukan pemkab untuk menangani Covid-19 ini. "Baik dari sisi pencegahan penyebaran, maupun dampak sosial ekonominya," imbuhnya.
Sementara itu sesuai laporan terakhir situasi deteksi dan kewaspadaan COVID-19 di Kabupaten Blitar, sejauh ini jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) 367, jumlah ODP Selesai dipantau 14 hari 102, jumlah ODP Dalam Proses Pemantauan 265, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 2, jumlah Kasus Positif 1, jumlah Kasus Positive Sembuh 1 dan meninggal dunia 0.
Sebelumnya secara terpisah Bupati Blitar, Rijanto pada media menyampaikan pemkab berencana memberikan bantuan, untuk warga yang terdampak secara ekonomi. "Diantaranya warga berpenghasilan rendah, seperti PKL dan pengusaha kecil agar bisa bertahan dan bangkit lagi," kata Rijanto.
Untuk mewujudkan rencana itu diakui Rijanto pihaknya telah melakukan pergeseran anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sejauh ini sudah terkumpul sekitar Rp 840 juta dan diprediksi akan terus bertambah.
"Secepatnya akan dilakukan pendataan, mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga kecematan. Agar bantuan tepat sasaran, serta tidak tumpang tindih dengan penerima bantuan lainnya," pungkasnya.(ais)
.jpg)
