PAMEKASAN (LenteraToday) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan konsisten melakukam pemeriksaan kasus dugaan penyalahgunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) 2021. Penyisik kembali memanggil kuasa pengguna anggaran (KPA) pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Arif Rahmansyah, Kamis (02/6/2022).
Sebelumnya, penanggungjawab anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), kasubbag keuangan, bendahara dan pengurus barang telah diperiksa berulang kali. Terbaru, KPA bersama pihak lain kembali dimintai keterangan atas perkara penyimpangan DBHCHT 2021.
Kasi Intelijen Kejari Pamekasan, Ardian Junaedi, membenarkan pemeriksaan KPA tersebut. KPA diperiksa kesekian kalinya dalam perkara dugaan penyimpangan DBHCHT Diskominfo pamekasan tahun anggaran 2021.
“KPA (Arif Rahmansyah) benar diperiksa. Ada pihak lain yang diperiksa tim Pidana Khusus (Pidsus). Saya lupa orang-orangnya,” kata Ardina kepada LenteraToday, Kamis malam (2/6/2022). Malam.
Dipastikan, Kejari Pamekasan tetap profesional dalam melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat. “Saya pastikan Kejari Pamekasan Profesional,” ujarnya meyakinkan.
Diketahui para pejabat penting di lingkungan Diskominfo pamekasan terlibat kasus dugaan korupsi sosialisasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2021 Kabupaten Pamekasan.
Sekedar informasi DBHCHT untuk Kabupaten Pamekasan tahun 2021 mencapai 64,5 miliar, dan merupakan pendapatan terbesar di banding tiga Kabupaten lain di Madura. Pemkab Pamekasan mengalokasikan sejumlah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DHBCHT) Tahun 2021 untuk bidang kesejahteraan masyarakat.
Sri Puja Astuti, Kabag Perekonomian Setkab Pamekasan mengatakan pihaknya mengalokasikan 35% DBHCHT untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). “BLT itu diperuntukkan bagi petani dan pekerja pabrik rokok yaitu sebesar Rp 22,5 M,” ujarnya.
Besaran BLT dari DBHCHT di Pamekasan yaitu Rp 300 ribu per bulan. Namun, untuk jumlah sasarannya masih belum bisa dipastikan. Namun, sejauh ini jumlah penerima BLT itu 4.811 buruh tani dan 2.600 pekerja pabrik rokok.
“Kami antisipasi hal tersebut dengan memberikannya selama 6 bulan ke depan dan kita lihat dulu nantinya untuk jumlah sasarannya,” tambahnya.
Selain itu, sebanyak Rp 8,8 M dari DBHCHT dialokasikan untuk peningkatan kualitas bahan baku.
Achmad Suaidi, Kabid Produksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan, mengatakan dana tersebut untuk bantuan sekolah lapang, alat mesin pertanian (alsintan), dan rehabilitasi jalan produksi.
“Pelatihan tembakau melalui sekolah lapang meliputi 10 kelompok tani dan sudah berjalan,” jelasnya.
Sekolah lapang itu untuk mengingatkan petani tentang budidaya tembakau yang baik. Alsintan diberikan untuk penanganan panen dan pasca panen mulai dari penjemur, perajang, dan alat pendukung lainnya. “Minggu ini kita akan salurkan 20 unit mesin rajang,” imbuhnya.
Sementara, untuk rehabilitasi jalan produksi atau akses jalan menuju lahan tembakau dilakukan untuk memudahkan petani dalam mengakut hasil produksi tembakau. (8)
Reporter : Sahlan Kurniasan | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
