KEDIRI (Lenteratoday) – Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) 2023 di Kota Kediri mencapai 1.067 anak dengan rincian 248 ATS di wilayah Kecamatan Pesantren, 217 ATS di wilayah Kecamatan Kota dan 602 ATS di wilayah Kecamatan Mojoroto.
Data tersebut terungkap pada Rapat Koordinasi Perencanaan penanganan anak tidak sekolah (ATS) Berbasis Data di Aula Ki Hajar Dewantara, Selasa (19/12/2023). Kegiatan tersebut diprakarsai Dinas Pendidikan (Dindik) melibatkan Bappeda dan semua satuan pendidikan SD-SMA se-Kota Kediri itu sebagai upaya percepatan penanganan ATS serta mewujudkan wajib belajar 12 tahun.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Kediri Anang Kurniawan pertemuan ini diselenggarakan dalam rangka menyamakan persepsi serta validasi data ATS di Kota Kediri. Selanjutnya data tersebut sebagai pijakan menentukan intervensi dalam menyelesaikan masalah.
“Kita berikan waktu tiga bulan untuk sekolah merapikan data, karena kita ingin mempercepat penuntasan ATS, baik anak ini statusnya di Dapodik Drop Out (DO) atau Lulus Tidak Melanjutkan (LTM). Terutama anak dengan pendidikan setara SD/MI, SMP/MTs jangan ada yang lulus namun tidak melanjutkan sehingga anak-anak tetap bisa menyelesaikan wajib belajar 12 tahun,” paparnya.
Adapun permasalah ATS di Kota Kediri, menurut Anang disebabkan beberapa faktor, seperti;kemiskinan, disabilitas, lingkungan keluarga yang tidak nyaman atau melanjutkan di pendidikan non-formal.
“Sebagai kepanjangan tangan dari Pemkot Kediri kita memiliki tugas segera menuntaskan masalah ini. Mari kita sepakat menyelesaikan permasalah ATS di Kota Kediri,” ajaknya.
Ditambahkan, tahun ini Dindik sudah melakukan intervensi ke sejumlah anak berstatus DO atau LTM dengan mengikutkan mereka belajar di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar.
“Untuk mengatasi ini tentu tidak bisa dilakukan Dindik, namun pihak terkait harus duduk bersama untuk memvalidasi data semua satuan pendidikan yang memiliki data. Kalau memang ternyata belum sinkron, mari kita sinergikan untuk menentukan solusi dan kebijakan terutama di 2024,” imbuhnya.
Sementara itu, bertindak sebagai narasumber Kepala Bappeda Kota Kediri Chevy Ning Suyudi mengatakan penanganan ATS memerlukan komitmen lintas sektor, baik di pusat maupun daerah.
Intervensi tidak hanya pada bidang pendidikan, namun diperlukan upaya meminimalisasi hambatan ekonomi dan hambatan yang berakar pada faktor sosial-budaya, yang menjadikan anak tidak dapat menjangkau layanan pendidikan.
Selain itu, Chevy berpendapat pendataan yang tepat juga diperlukan untuk dapat mengidentifikasi keberadaan ATS serta isu yang dihadapi menyebabkan anak tidak mendapatkan layanan pendidikan. Hal ini diperlukan untuk memastikan ketepatan intervensi sesuai isu ATS.
“Kita juga sudah merumuskan beberapa strategi dan arah kebijakan pendidikan sesuai RPJMD Kota Kediri 2020-2024 diantaranya; peningkatan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, meningkatkan kualitas pendidikan melalui standarisasi pelayanan pendidikan dasar yang mengacu pada standar pendidikan nasional, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Chevy berharap operator Dapodik dapat mendata dan melaporkan ATS rutin setiap tahun ajaran sehingga penanganan ATS bisa disesuaikan determinan ATS.
“Ini sekaligus menekankan Pemkot Kediri berkomitmen terus meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan setiap anak memiliki hak sama dalam mendapatkan akses pendidikan dasar yang berkualitas,” ujarnya.
Untuk itu, sebagai upaya pencegahan ATS pihaknya akan terus berkolaborasi dan berkomunikasi dengan sekolah dan wali murid memonitoring proses belajar anak.
“Apabila penyebab ATS karena faktor ekonomi maka kita integrasikan dengan program penanganan kemiskinan, kemudian untuk faktor karena pernikahan dini/masih memiliki motivasi melanjutkan pendidikan akan didorong mengikuti Program Kejar Paket C, dan bagi ATS yang tidak memiliki motivasi melanjutkan pendidikan akan diberikan pendampingan guna mencari akar permasalahan dan solusi,” pungkasnya. (*)
Reporter: Gatot Sunarko | Editor : Lutfiyu Handi
