KEDIRI (Lenteratoday) - Ratusan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kota Kediri mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) yang diadakan KPU Kota Kediri di ballroom sebuah swalayan di Kota Kediri, Selasa (19/12/2023). Bimtek diberikan agar semua PPS menjalankan tugas dengan benar.
PPS sebagai penyelenggara pemungutan suara wajib diberikan pemahaman terkait pelaksanaan pemilu, agar mereka bisa berdemokrasi secara benar dan jujur dalam menjalankan tugas. Bimtek berlangsung selama dua hari, 19 dan 20 Desember 2023.
Ketua KPU Kota Kediri Pusporini Endah Palupi menjelaskan, hari pertama bimtek PPS, meliputi tim teknis kegiatan dari semua divisi, baik divisi data, teknis, logistik, sosialisasi dan hukum.
"Dan, hari kedua kita melaksanakan khusus sosialisasi terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara di TPS," papar Pusprini saat ditemui usai membuka acara.
Dia menambahkan, untuk kegiatan bimtek kali ini mengundang PPK sejumlah 15 PPK dari 3 kecamatan (tiap kecamatan 5 PPK), 6 tenaga pendukung dari tiga kecamatan (tiap kecamatan 2 orang) dan 138 PPS dari 46 Kelurahan (Tiap kelurahan 6 PPS).
Menurutnya, yang ditekankan pada Pemilu tahun ini kita sampaikan secara detail terkait dengan proses penyelenggaraan, khususnya pada saat di TPS, karena ada regulasi yang baru.
Untuk perbedaan pemilu sebelumnya dan sekarang, kalau mulai dari logistik ada perbedaan terkait gembok, kalau dulu gembok itu kita memakai aluminium atau besi. pemilu sekarang pakai kabel ties.
"Kemudian, terkait dengan logistik pada saat kita mendistribusikan dari gudang logistik KPU ke KPPS maupun TPS nanti bisa di monitor dengan silok," urainya.
Disinggung terkait asuransi untuk badan ad hoc. Dijelaskan Puspo bahwa sebenarnya KPU Kota Kediri bulan Maret 2023 sudah mulai mengajukan kepada pemerintah daerah, namun ternyata di PAK tidak disetujui.
Kita menyampaikan kepada pemerintah daerah ini sudah ada daftar dari KPU RI dan Inpres No.2/2021, ternyata sampai sekarang juga tidak ada realisasi, sehingga dari BPJS Ketenagakerjaan juga mensosialisasikan untuk asuransi secara mandiri kepada PPK maupun PPS.
"Tapi responnya juga cukup bagus BPJS Ketenagakerjaan melalui mandiri karena premi yang dikenakan sekitar Rp 12.500 per bulan. Jadi kita serahkan ke PPK dan PPS masing-masing mau ikut mandiri atau tidak, " imbuhnya.
Dikatakan Puspo untuk simulasi TPS seperti biasanya melibatkan KPPS sebanyak 7 orang. kemudian juga 2 petugas ketertiban di tiap TPS. Terkait logistiknya juga disediakan dan sama prosedurnya untuk pemungutan dan penghitungan sama.
"Setelah perhitungan suara di Pemilu 2024 besok hanya cukup membuat satu salinan yang disalin dari model C hasil plano. Kemudian disalin di dalam C hasil ukuran kertas A4. Selanjutnya di copy atau diperbanyak sesuai kebutuhan yaitu saksi dan pengawas TPS," urainya.
Puspo menambahkan terkait petugas KPPS ada 7 orang. Yaitu, untuk KPPS 1 sebagai Ketua dibantu KPPS 2 dan KPPS 3 dalam menyiapkan surat suara.
Kemudian, KPPS 4 dan KPPS 5 bertugas terkait pendaftaran pemilih pada saat pemilih sudah mendapatkan surat pemberitahuan dan mengecek di salinan DPT.
"Selanjutnya, pemilih meminta surat suara di meja Ketua KPPS. Pemilih menggunakan hak pilih ke bilik. Kemudian memasukkan surat suara di kotak didampingi KPPS 6, supaya memasukkan surat suara tidak salah kotak. Dan, untuk KPPS 7 bertugas di bagian tinta," jelas Puspo.
Sedangkan, terkait masa kerja KPPS mulai dilantik 25 Januari 2024 dan berakhir 25 Pebruari 2024. Lanjut Puspo untuk progress pendaftaran KPPS sudah bagus masih proses verifikasi administrasi. Pada tanggal 23-25 Desember diumumkan ke masyarakat hasil verifikasi atau lolos verifikasi.
"Nanti, pada 25-28 Desember membuka tangapan masyarakat, jangan sampai yang sudah kita tetapkan tanggal 24 Desember 2023 ternyata ‘orang’ partai," ungkapnya. (*)
Reporter: Gatot Sunarko | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
