Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka posko layanan pendampingan untuk pendaftaran program Kartu Prakerja bagi masyarakat yang terdampak covid-19. Posko tersebut disiapkan di 56 titik layanan di Jatim. Posko ini guna memudahkan warga Jawa Timur dalam mengakses program Kartu Prakerja.
Selain itu, Pemprov juga juga menyediakan 16 titik UPT BalaiLatihan Kerja se Jawa Timur, kemudian juga dibuka di LTSA-UPT P2TK Jalan BendulMerisi Surabaya, dan juga di Kantor Dinas Tenaga Kerja di 38 kabupaten kota seJawa Timur.
Langkah yang dilakukan Pemprov Jatim ini sebagai bentukdorongan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada para pekerja yangterdampak pandemi covid-19 agar segera mendaftar dalam program dari pemerintahpusat seiring telah dibukanya pendaftaran untuk gelombang pertama.
Dengan demikian, keberadaan Posko ini dimanfaatkansepenuhnya oleh para pekerja yang dirumahkan, pekerja yang terkena PHK, maupunpara pencari kerja yang terkendala untuk mendaftar mandiri lewat gadget maupunperangkat mandiri untuk mendapatkan pendampingan. “Mulai hari ini kami bukatempat layanan pendampingan bagi mereka yang ingin mengakses program KartuPrakerja, petugas dari kami akan membantu melakukan pendaftarannya,” kataGubernur Khofifah, di Gedung Negara Grahadi, Senin (13/4/2020).
Gubernur Khofifah menambahkan, Posko layanan pendampingantersebut bisa diakses di 56 titik. Seperti di Kantor Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Jawa Timur Jalan Dukuh Menanggal Surabaya. Layanan buka sesuaijam kerja, bagi mereka yang ingin mendapatkan pendampingan untuk mendaftar padaprogram bersebut diminta membawa KTP, sudah berusia 18 tahun, dan tidak sedangmengikuti pendidikan formal. Sedangkan, bagi yang mendaftar program KartuPrakerja dari rumah dan membutuhkan bantuan, juga bisa memanfaatkan layanancall center di nomor 031-8293097 dan 031- 8280254
Selain memberikan bantuan pendampingan untuk mendaftarprogram Kartu Prakerja, Pemprov Jatim juga terus melakukan pendataan nama-namayang sudah masuk sebagai pegawai terdampak wavah covid-19, sehingga terkena PHKmaupun yang dirumahkan.
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatimdiketahui hingga 11 April 2020 kemarin, tercatat jumlah pegawai di Jawa Timuryang dirumahkan ada 20.036 orang. Sedangkan yang mengalami PHK ada 3.315 orang.Selain itu juga ada 4.302 dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ikut terdampakcovid-19, baik yang putus kontrak, bermasalah, maupun yang gagal berangkat.
Mereka inilah yang sedang didata dan dicoba untuk diusulkanPemprov Jatim ke Kemenaker agar mendapatkan program Kartu Prakerja. Jatim jugaakan mengusulkan 43.000 pekerja yang terkena PHK di Jatim sebelum wabahcovid-19.
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menambahkanbahwa program Kartu Prakerja ini tidak otomatis didapatkan oleh para pekerjayang terdampak covid-19. Melainkan juga diterapkan sistem seleksi. Dia menjelaskanbahwa ada proses seleksi, sehingga tidak otomatis mendapatkan Kartu Prakerja. Emiljuga menyebutkan sempat ada pertanyaan bagaimana jika ada yang sudahmendapatkan program jaring pengaman sosial tapi ternyata di tengah jalan dia jugamendapat kartu prakerja karena?
Menanggapi pertanyaan tersebut, mantan Bupati Trenggalek inimenegaskan bahwa Pemprov akan mereview ulang pada program jaring pengamansosial yang mereka terima. “Maka kita akan terus mendata, bagaimana jika merekaini yang penerima ternyata juga sudah mendapatkan program jaring pengamansosial. Kami akan review kembali untuk program jaring pengaman sosial daripemprov yang didapat,” tegas Emil Dardak. (ufi/adv)
.jpg)
