04 April 2025

Get In Touch

Distribusi Bantuan Non Tunai Rugikan Negara Rp 5 T

ARMIN ABDUL JABBAR/
ARMIN ABDUL JABBAR/"PR" WARGA menunjukan Kartu Keluarga Sejahtera saat penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kantor Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Kamis (16/3/2017). E-voucher senilai Rp 110.000 tersebut dapat dipergunakan dengan berbelanja sembako

JAKARTA,LETRA.ID- Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menyebut, skema penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merugikan negara sebesar Rp 5 triliun. Dari total pagu anggaran program BNPT Kementerian Sosial sebesar Rp20,4 triliun, kata Buwas, sekitar Rp5 triliun dipermainkan para oknum yang menjadi mitra penyalur bantuan pangan untuk masyarakat miskin.

"Padahal Presiden ini serius anggarkan Rp17-20 triliununtuk BPNT. Prediksi kami tapi ini akan buktikan oleh satgas dan Polri ada uangnegara yang dipakai bancakan [diselewengkan] itu Rp5 triliun lebih," jelasdia di Lobby Gedung Perum Bulog, Gatot Soebroto, Kuningan Jakarta Selatan, Senin(23/9). Ia menyebut, skema dari penyaluran BPNT yang selama ini diserahkan padaswasta oleh Kementerian Sosial perlu diperbaiki.

Bulog, kata Buwas, siap membantu skema penyaluran kemasyarakat dengan tepat. Pasalnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke depanberencana menambah anggaran untuk BPNT sampai Rp 60 triliun. Ia mengatakananggaran tersebut perlu dijaga dan dioptimalkan penggunaannya. "Jadihampir sepertiganya dipermainkan, apalagi program ini akan ditambah sampai Rp60triliun. Ini nanti akan semakin banyak uang yang dikorupsi. Kita tidak bolehbiarkan hal itu," terang dia.

Buwas mengaku menemukan kerugian negara akibat kuota dankualitas BPNT tidak didistribusikan sesuai standar kepada masyarakat miskin. Iamenyebut, misalnya, kuota beras yang seharusnya diberikan ke masyarakatsebanyak 10 kilogram, menjadi hanya lima sampai tujuh kilogram per bulan. Buasjuga tak pernah menemukan kualitas beras premium yang dibagikan kepadamasyarakat. Hanya ada kualitas beras kelas medium yang harganya lebih murahdari premium.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, Buwas berasumsi adakecurangan dan permainan dari penyaluran beras ke masyarakat miskin."Saudara kita dipaksa untuk menerima beras jelek. Saya akan kerjasamadengan kekuatan pemerintah termasuk penelusuran dana ini akan kita buktikan.Termasuk bukti yang sekarang dibawa, ini karung-karung beras cap Bulog dan CapPandan Wangi karung ini banyak dijual online," tegasnya.

"Ini pemalsuan ini kejahatan yang berkolaborasi dengansindikat jadi harus segera kita tangani," terang mantan kepala BNNtersebut. Karung-karung beras BPNT, kata Buwas, merupakan bukti adanyapenyelewengan kualitas yang dilakukan para oknum saat menyalurkan beras kemasyarakat miskin. Indikasinya beras dengan kualitas medium dimasukan kekarung-karung bertuliskan beras premium. Ia bahkan sudah menelusuri, hargakarung yang dijual online tersebut dijual secara bebas dan murah yaituRp1.000/pic.

 Lantaran itu lah,Bulog ingin mengambil alih penyaluran beras BPNT agaragar total bantuanRp110.000/kepala keluarga tersebut tidak dipotong oleh oknum-oknum penyaluryang disebut buwas sebagai mafia pangan. Kerugian negara tersebut dihitungBuwas dari kecurangan kualitas dan kota. Ia memprediksi, oknum bisa mendapatkeuntungan sekitar Rp30.000/paket dari total Rp110.000 bantuan yang disalurkanmelalui beras dan telur.

"Bahkan yang penyalur beras itu awalnya hanya tukangtambal ban. Baru kemudian ketika ada penyaluran beras dia berubah jadi penjualberas. Mereka itu warung siluman, kios enggak jelas. Berasnya entah dari mana,suplainya udah ada kerjasama," kata dia.

Share:
Lentera Today.
Lentera Today.