JEMBER (Lenteratoday)-Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 menunjukkan bahwa angka stunting Jawa Timur turun menjadi 19,2% dari sebelumnya sebesar 23,5% di tahun 2021. Namun, masih ada beberapa wilayah yang masih memiliki angka stunting yang tinggi, salah satunya Kabupaten Jember.
Kabupeten Jember menempati posisi teratas dengan 34,9%. Peringkat kedua adalah Bondowoso dengan 32%, dan kemudian Situbondo 30.9%.
Terkait itu, Kepala BKKBN RI, Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) melakukan audiensi dengan Bupati Jember, Ir. H. Hendy Siswanto, ST di Kantor Bupati Jember, Selasa (31/1/2023).
Terkait data stunting di Jember tersebut, Dokter Hasto menjelaskan bahwa setelah ini BKKBN akan mendiskusikan lebih mendalam dengan Bupati Jember beserta jajaran terkait alat ukur yang ada di jember agar sesuai standard.
“Kami akan melihat lagi alat ukurnya biar sama antara yang digunakan oleh Kemenkes dan yang ada di Jember sehingga nantinya hasil pengukuran dan datanya bisa digunakan untuk dasar pemberian Pemberian Makanan Tambahan juga,” jelasnya.
Ia mengatakan berdasarkan data Kementerian Kesehatan dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 menyebutkan Kabupaten Jember menempati urutan pertama di Jawa Timur dalam prevalensi balita stunting yakni 34,9 persen.
Namun data Kemenkes berbeda dengan data Dinas Kesehatan Jember yang menyebutkan jumlah balita stunting pada tahun 2021 tercatat 11,74 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 7,37 persen.
Untuk angka kematian ibu pada tahun 2021 sebanyak 115 orang dan mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 58 orang, sedangkan angka kematian bayi dan balita tercatat sebanyak 357 anak pada tahun 2021 dan menurun menjadi 287 anak pada tahun 2022.
"Target pada 2023, angka kematian ibu dan bayi harus turun yang salah satunya dengan pemakaian alat kontrasepsi yang baik dan benar," katanya.
Ia mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Jember melalui sejumlah program di Rumah Sakit Daerah (RSD) dr Soebandi yang memiliki Program Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS).
"Saya berharap masyarakat Jember dapat memanfaatkan program itu dengan cara melakukan pemasangan KB setelah melahirkan anak untuk mencegah jarak lahir yang terlalu dekat," katanya.
Hasto Wardoyo menjelaskan semua program itu digratiskan karena alatnya ada, biaya pasangnya juga ada, sehingga semua sudah disediakan di layanan kesehatan dan Bupati Jember telah mendukung program itu, sehingga dipastikan program tersebut sukses.
Sementara Bupati Jember Hendy Siswanto mengatakan bahwa pihaknya pada 2023 akan lebih fokus melakukan berbagai upaya penurunan angka stunting sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
"Penurunan stunting tidak boleh tidak, wajib itu. Nantinya akan dikolaborasikan 15 perangkat daerah untuk membantu menurunkan angka stunting di Kabupaten Jember," ucapnya.
Menurutnya pencegahan pernikahan dini juga termasuk di dalam program pencegahan stunting nantinya dan Jember Pusat Edukasi Penurunan Stunting akan menjadi program andalan nantinya."Targetnya pada 2024 angka stunting di Kabupaten Jember harus nol," tutur Hendy Siswanto.
Setelah audiensi, Dokter Hasto bersama Bupati Jember beserta jajaran meninjau pelayanan KB di RSD dr. Soebandi Jember. Sebanyak 15 orang menjadi akseptor IUD dan 76 orang akseptor Implant.
Dokter Hasto menjelaskan bahwa adanya Pelayanan KB Rumah Sakit (PKBRS) merupakan salah satu bentuk dukungan dalam menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. “KB juga merupakan upaya dalam mencegah stunting. Jika jarak kelahiran minimal 3 tahun, maka juga bisa mencegah bayi terlahir stunting,” jelasnya.
Pada kesempatan ini, Dokter Hasto juga melakukan dialog secara langsung dengan akseptor KB, salah satunya adalah dengan Bu Sus (42 tahun) dari Jember. Bu Sus merupakan salah satu akseptor IUD. Ia pun membagikan pengalamannya selama menggunakan IUD. “Saya dari awal sudah memakai IUD dan tidak ada efek samping apapun, terutama saya bisa tetap langsing,” tutur Bu Sus. (*)
Reporter:moko,rls | Editir:widyawati
.jpg)
