MALANG (Lenteratoday) – Melalui rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2022, beberapa fraksi DPRD Kota Malang, menyoroti permasalahan pembangunan 3 pasar tradisional yang dinilai belum kunjung tuntas, serta persoalan perparkiran di kota Malang yang semakin tidak tertib dan menimbulkan kemacetan.
“Pemkot Malang perlu membuat kajian teknis terhadap potensi kemacetan di Kota Malang secara menyeluruh. Selain itu, diperlukan penindakan secara tegas terhadap penyebab sumber kemacetan di Kota Malang, seperti penggunaan bahu jalan sebagai lahan parkir,” ujar Juru Bicara Fraksi PKS, Rokhmad, saat menyampaikan pendapat fraksinya, Kamis (4/5/2023).
Melalui Rokhmad, fraksi PKS juga menyayangkan belum adanya kejelasan penyelesaian pembangunan pasar Besar, pasar Blimbing, dan pasar Gadang. Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar Pemkot Malang dapat lebih serius dalam menangani masalah tersebut.
“Jika perlu dibentuk pansus agar permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan hingga masa kepemimpinan Wali Kota berakhir,” imbuhnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh perwakilan Fraksi Golkar, Nurmala. Ia menambahkan, agar Pemkot Malang segera mengambil tindakan tegas atas berakhirnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Matahari, sehingga rencana pembangunan Pasar Besar dapat berjalan dengan baik dan lancar.
“Usai berakhirnya PKS dengan PT Matahari, kami mendorong adanya pendekatan win-win solution agar tidak mempengaruhi iklim investasi di Kota Malang,” ujar Nurmala.
Senada dengan Fraksi PKS, Fraksi Gerindra yang diwakilkan oleh Lelly Theresiawati, juga mengungkap bahwa selama ini, masalah kemacetan masih menjadi isu warga Kota Malang. Dalam hal ini, pihaknya menuntut agar Pemkot Malang dapat mencari solusi tepat untuk mengurangi permasalahan tersebut.
Hal ini juga diaminkan oleh Fraksi PDIP, melalui juru bicaranya, Harvad Kurniawan. Menurut Harvad, pengelolaan perparkiran di Kota Malang terbilang masih jauh dari kata optimal.
“Ketidaktertiban perparkiran di kota Malang ini selalu menimbulkan kemacetan kota karena banyak menggunakan bahu jalan yang seharusnya bukan peruntukan parkir,” jelasnya.
Di lain sisi, Harvad juga menyoroti janji Pemkot Malang untuk membangkitkan pasar rakyat sebagai wajah depan sosial-ekonomi, terutama penyelesaian permasalahan 3 Pasar Rakyat yang tidak kunjung dapat diselesaikan hingga saat ini.
“Padahal, Pemkot Malang bisa menyelesaikan proyek Kayutangan dan MCC, tentu hal tersebut menjadi pertanyaan besar masyarakat kota Malang,” tukasnya.
Terlepas dari saran dan usulan yang disampaikan beberapa fraksi tersebut. Dalam kesempatan ini, DPRD Kota Malang juga mengapresiasi kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) yang dinilai mampu bekerja secara optimal.
Terbukti dengan adanya data yang menyebutkan bahwa sebanyak 60.000 UMKM di Kota Malang telah memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB), serta 600 koperasi yang telah aktif dan telah melakukan aktivasi penggunaan Malang Creativ Center (MCC) untuk mendorong Ekonomi kreatif.
Menanggapi adanya saran dan masukan dari penyampaian fraksi DPRD Kota Malang tersebut, Wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan, seluruh saran akan diterima dan digunakan sebagai bahan evaluasi, agar pembangunan Kota Malang dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.
“Jadi ada beberapa paradigma yang mungkin berbeda sehingga penilaian tidak sama. Jadi itu wajar, yang namanya saran kan pasti baik sehingga harus kita maklumi dan lakukan. Tidak ada DPRD menyarankan jelek, semua menyarankan baik sehingga kewajiban bagi kami untuk melanjutkan,” tegas Wali Kota Sutiaji.
Terkait permasalahan pembangunan 3 Pasar yang dianggap tak kunjung usai. Pria berkacamata ini menyebutkan bahwa perihal pembangunan, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun, ia menegaskan bahwa sampai saat ini, pihaknya masih terus berupaya melakukan upaya untuk merealisasikan pembangunan pasar-pasar tersebut, sebelum akhir masa kepemimpinannya.
“Ada 3 pasar yang itu memang kasus yang sudah lama. Tapi mengurai itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kan ada sisi hak dan kewajiban. Pasar Besar sudah selesai, tinggal pembangunan. Kami lagi terus menerus melakukan dan mudah-mudahan sebelum purna kami berdua, itu sudah bisa,” pungkasnya.
Reporter: Santi Wahyu|Editor: Arifin BH
.jpg)
