JAKARTA (Lenteratoday) - Pengusutan kasus tindak pidana siber diharapkan lebih cepat tertangani di era digitalisasi ini.Kepala Biro Pengawas Penyidikan (Karowassidik) Bareskrim Polri Brigjen Iwan Kurniawan pun mengatakan, Polri berencana membentuk Direktorat Kriminal Siber di 9 Polda di Indonesia.
"Karena banyaknya kasus ini yang kendala kita itu adalah bagaimana sekarang penyidik-penyidik kami yang saat ini bertugas di bidang Direktorat Siber ini masih terbatas sehingga nanti ada pengembangan terhadap Direktorat Siber di beberapa wilayah," kata Brigjen Iwan dalam dialog 'Melawan Kejahatan Keuangan Berbasis Digital' di YouTube FMB9ID, Senin (21/8/2023).
Iwan menyebut ada 9 Polda akan dibentuk Direktorat Kriminal Siber. Akan tetapi dia belum membeberkan lebih rinci terkait 9 wilayah itu.
"Ke depan mungkin di Indonesia akan dibentuk di 9 wilayah yang kita melihat wilayah tersebut memang cukup banyak kejahatan terkait masalah kejahatan siber," jelasnya.
"Karena sekarang kan masih ada di bawah Direktorat Kriminal Khusus. Berarti nanti setiap Polda ada Direktorat Kriminal Khusus sendiri, Kriminal Siber sendiri dan juga Kriminal Umum. Siber inilah nantinya akan menangani kasus-kasus terkait dengan kejahatan siber," imbuhnya.
Iwan menekankan bahwa kasus tindak pidana siber saat ini marak terjadi. Sehingga, kata dia, perlu ditangani secara cepat.
"Mudah-mudahan di 9 wilayah Polda itu akan dibentuk nanti. Kendalanya karena (kasus) banyak, kita menanganinya juga harus 'dikeroyok'," kata dia.
Menkominfo Usul Dijabat Bintang 2 atau 3
Terpisah, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengusulkan agar jabatan Direktur Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri diisi oleh jenderal bintang 2. Budi menyebut kejahatan di bidang siber makin canggih dan kompleks.
"Saya akan ngomong ke Pak Polri atau teman-teman polisi, Direktur Cyber Crime naik terus nih, nggak bisa lagi bintang satu, karena kejahatannya makin canggih, dia harus terus… validasi organisasi, karena ininya makin lama makin canggih," kata dalam diskusi yang sama.
"Kalau sekarang Direktur Siber baru bintang satu ya. Menurut saya, harus bintang 2 atau bintang 3, karena makin complicated," imbuhnya.
Budi mengatakan isu keamanan dalam ekonomi digital sudah menjadi isu dunia. Kejahatan siber ini juga terjadi di lintas negara.
"Dan isu security in digital economic ini sudah jadi isu dunia. Tadi yang disebutkan, ini kejahatannya transnasional, servernya ada di mana, pelakunya ada di mana," tutur dia.
Lebih lanjut Budi mengaku banyak menerima keluhan tentang pinjaman online ilegal. Dia menyebut pinjol ini sering kali menyasar kelompok kecil.
"Saya mendapat keluhan banyak tentang pinjaman online ilegal, apalagi jumlahnya sangat fantastis, (Rp) 138 triliun korbannya. Ini betul-betul menjerat lehernya masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang tidak tahu-menahu, yang kurang teredukasi, yang kurang literasi secara digital, sehingga korban ini harus kita terus minimalisir. Tugas negara dong melindungi masyarakat," sebutnya.
Kolaborasi lintas kementerian, kata Budi, perlu ditingkatkan untuk memerangi kejahatan digital ini. Dia kembali menekankan bahwa kemajuan teknologi juga memicu kejahatan digital.
"Memang kolaborasi ini harus efektif terus-menerus lintas lembaga untuk memerangi kejahatan di bidang digital. Karena kemajuan di bidang teknologi digital kejahatannya juga makin canggih, makin kompleks, makin dahsyat," sebut Budi Arie.
"Kami dari Kominfo sudah melakukan, kita selama ini sudah melakukan pembinaan hampir 22.789.000 (orang), program yang menyasar ke 22 juta orang untuk terus meningkatkan literasi digital ke seluruh masyarakat Indonesia," lanjutnya.(*)
Reporter:dya,rls /Editor: widyawati
.jpg)
