JAKARTA (Lenteratoday) - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan (PN) Jakarta mengungkap bahwa ada 2.286 titik tower BTS yang tidak disurvei. Hal itu diketahui dari keterangkan saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi Bakti Kominfo pada Selasa (22/8/2023).
Jaksa Penuntut Umum (JPU) turut menghadirkan tiga saksi untuk bersaksi terhadap tiga terdakwa, yakni eks Menkominfo Johnny G Plate, Direktur Utama (Dirut) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), Anang Achmad Latif; dan eks Tenaga Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia (UI) Yohan Suryanto.
Saksi pertama, Senior Manajer Implementasi Bakti Erwien Kurniawan diberondong pertanyaan oleh Hakim Ketua, Fahzal Hendri. Dalam kesempatan itu, hakim mendapati bahwa konsorsium tidak menyurvei langsung ribuan titik tower BTS. "Lokasinya 7.904 BTS, sudah didatangi semua?" tanya Ketua Majelis Hakim Fahzal di persidangan.
Atas pertanyaan tersebut, Erwien menjawab jika pada tahap satu, ada 4.200 titik BTS yang sudah didatangi. Sedangkan di tahap dua tidak semuanya didatangi. Hakim pun menanyakan berapa titik BTS yang sudah betul betul didatangi. Erwien mengaku ada 5.618 titil.
Erwien menambahkan, konsorsium tidak mampu menjangkau seluruhnya. Sehingga, banyak BTS yang tidak didatangi. Adapun, terdapat tiga konsorsium di proyek tersebut, yakni Konsorsium Fiber Home, PT Telkominfra, dan PT Multi Trans Data (PT MTD) pemenang untuk paket 1 dan 2.
Kemudian, Konsorsium PT Lintas Arta, PT Huawei, dan PT Surya Energy Indotama (SEI) untuk paket 3 dan Konsorsium PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera (IBS) dan PT ZTE Indonesia paket 4 dan 5.
Hakim pun geram karena menilai konsorsium tidak sanggup mengerjaan sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani yaitu sebanyak 7.904 titik koordinat. "Kenapa? karena 7.904 titik itu, itulah yang disusulkan anggarannya pak, kalau begitu 5.600 sekian di luar itu tidak akurat itu titik koordinatnya," sambungnya.
Tak hanya itu, Fahzal juga bertanya mengenai berapa titik lokasi yang telah memiliki sinyal sebelumnya, namun tetap didaftarkan di angka 7.904 area.
"Itu keinginan dari Presiden supaya pada waktu itu, Covid-19 masih meradang itu. Belajar online, di desa-desa supaya masyarakat itu tidak terhenti anak-anaknya untuk melaksanakan pendidikan maka jadi program prioritas salah satunya Kominfo. Itu lah pak, Saudara bagian itu, hanya bisa disurvei 5.618," paparnya. (*)
Sumber : okezone | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
