MALANG (Lenteratoday) -Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) gencar melakukan pembenahan pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Merdeka. Langkah tersebut diambil sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan pelayanan yang lebih inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas.
"Di tahun 2023 ini memang kami siapkan tenant khusus untuk difabel dan kaum rentan. Jadi nanti mereka kami layani di MPP. Dengan lokasi yang strategis tepat di depan pintu masuk lift MPP Merdeka," ungkap Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, saat dikonfirmasi awak media, Jumat (1/9/2023).
Arif menjelaskan, upaya untuk menjadikan MPP Merdeka memiliki akses yang ramah disablitas, juga dikuatkan oleh adanya pembahasan peraturan daerah (Perda) menuju Kota Malang yang inklusif. Selain itu, sambungnya, terdapat instruksi langsung dari Menpan-RB dan Perwal 28 tahun 2022. Tentang kewajiban untuk MPP di setiap daerah, dalam memberikan pelayanan kepada kelompok rentan, termasuk disabilitas.
"Nanti kami siapkan untuk tempat duduknya, kamar mandi khusus difabel, kemudian juga kursi roda misalnya, pelayanannya pun bukan mereka yang menghampiri. Tapi kami yang akan menghampiri mereka. Kami siapkan sarpras yang mendukung. Termasuk dengan penambahan lift nya juga," jelas Arif.
Di sisi lain, Arif juga menyampaikan bahwa beberapa penyandang disabilitas terutama kelompok tuna netra. Sering merasa kesulitan dalam mengoperasikan sistem Online Single Submission (OSS). Oleh karena itu, dalam pembenahan nantinya, Disnaker PMPTSP juga akan memastikan ketersediaan komputer dengan dukungan huruf braille bagi para tuna netra.
"Memang sebenarnya kan (mengisi) OSS itu gak boleh dibantu. Tapi kan kebanyakan mereka ini belum menguasai. Jadi nanti kami siapkan komputer yang menggunakan huruf braile. Supaya mereka punya akses setara dalam mengikuti proses pengurusan izin usaha," tuturnya.
Terpisah, salah satu penyandang tuna netra asal Kecamatan Blimbing, Andreas, menyatakan rasa syukurnya atas upaya Pemkot Malang, dalam menyediakan kemudahan akses bagi penyandang difabel. Andreas merupakan salah satu dari 50 anggota Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Kota Malang, yang menerima bantuan akses pengurusan NIB oleh Pemkot Malang, atas usaha panti pijat refleksinya.
"Selama ini kami belum memiliki izin, karena kan prosesnya panjang. Tapi alhamdulillah ada bantuan, dipermudah dari Pemkot. Jadi petugasnya yang menghampiri kami, sampai foto untuk administrasinya juga kami dibantu. Semoga di MPP nanti semakin dipermudah," ungkap Andreas.
Reporter: Santi Wahyu|Editor: Arifin BH
.jpg)
