SIDOARJO (Lenteratoday) - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur memberikan kemudahan kepada perempuan di kabupaten setempat bisa mengakses program Kelompok Usaha Perempuan Mandiri (Kurma) yang dicanangkan sejak 2022. Seiring berjalannya waktu, kritikan pun muncul.
Ada dugaan penandatanganan Surat Pakta Integritas pada Bacaleg tertentu demi mendapatkan hadiah alias dana dalam program itu. “Kami sendiri bahkan sama sekali tidak berharap akan mendapatkan hadiah tersebut karena nuansanya memang politis sekali. Dan sepertinya program itu dibuat semata-mata untuk kepentingan politik dan bukan benar-benar berniat mengangkat UMKM,” sebut Ketua Sinergi Enterpeneur Nusantara (Sintesa), Taufik Wijaya yang ditemui di kantor sekretariatnya, Selasa (19/9/2023) siang tadi.
Ia bahkan mengaku sudah sering mendengar modus kontrak politik dengan iming-iming hadiah program Kurma. Hanya saja semuanya baru sebatas rumor tanpa adanya bukti otentik semacam yang terjadi di wilayah Kecamatan Taman. Karena itulah secara institusional Sintesa merasa tidak perlu mengarahkan anggotanya yang berjumlah 300 pelaku usaha kecil dan mikro itu untuk mengajukan permohonan Kurma.
“Tapi kalau anggota ingin mengajukan dengan menggandeng para tetangganya di lingkup satu RT sebagaimana persyaratan yang ditetapkan Dinkop (Dinas Koperasi), ya tetap kami persilahkan,” ujar Taufik.
Menurutnya, bagi pengusaha sekalipun berskala mikro yang dibina Sintesa, campur tangan pemerintah untuk mempermudah akses kredit saja sudah sangat membantu untuk menambah nilai modal. Syukur-syukur jika ada program penyaluran kredit berbunga rendah atau bahkan tanpa bunga seperti program dana bergulir.
Sebaliknya, jika programnya adalah pemberian hadiah senilai Rp 5 juta sampai Rp 10 juta pada kelompok UMKM Perempuan yang berdiri minimal 1 bulan sebagaimana disebutkan dalam syarat pengajuan Kurma ini, justru menimbulkan pertanyaan besar bagi pelaku usaha.
“Terus parameter penerima hadiah itu seperti apa? Nggak jelas khan. Dari situ saja sudah bisa ditebak jika program Kurma ini memang sengaja didesain sebagai alat barter kepentingan politik yang menggunakan dana APBD,” imbuh pria yang kerap memberikan pelatihan usaha di berbagai daerah itu.
Lebih lanjut Taufik mengatakan sampai saat pihaknya belum melihat ada program Pemkab Sidoarjo yang digarap secara serius untuk mewujudkan janji Bupati di sektor ini, yakni membawa UMKM kota delta naik kelas.
“Tolong beritahu kami, indikator naik kelas itu seperti apa? Lalu apa langkah-langkah yang dilakukan untuk meraih tujuan ini. Sampai sekarang bagaimana progresnya dan masih banyak pertanyaan lain yang semestinya dijawab,” imbuhnya.
Bahkan, tambah Taufik, permintaan sederhana para pelaku usaha mikro pada Pemkab Sidoarjo untuk menyediakan tempat khusus sebagai ruang pamer produk-produk UMKM juga tidak ada responnya sampai saat ini. “Lalu kami mesti bilang apa lagi? Ya sudahlah,” pungkasnya.(*)
Reporter: angga/ Editor: widyawati
.jpg)
