MALANG (Lenteratoday) - Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menekankan pentingnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan program-program prioritas. Hal tersebut disampaikannya usai rapat koordinasi (rakor) awal bersama DPRD Kota Malang, mengingat masa kerjanya yang terbatas selama menjadi Pj Wali Kota Malang ini.
Wahyu menyebut, sinergitas merupakan poin penting untuk meningkatkan keharmonisan antara kedua belah pihak. Dimana hal tersebut akan membantu dalam merealisasikan program-program mana saja yang menjadi prioritas.
"Kita tidak membatasi terhadap program a,b,c misalnya, tapi semua kita himpun. Sama seperti dengan rakor bersama OPD kemarin, saya menghimpun dulu semuanya. Kemudian masukan dari anggota DPRD juga kita himpun, nah nanti saya dengan Pak Sekda akan membahas, mana yang menjadi program prioritas," ujar Wahyu Hidayat, ditemui usai pelaksanaan rakor tersebut, Rabu (27/9/2023) sore.
Lebih lanjut, pria yang akrab dengan sapaan Wahid ini, juga menyadari bahwa tidak seluruh program yang diajukan selama rakor dengan DPRD dapat dijadikan sebagai program prioritas. Namun, pihaknya menegaskan bahwa telah menentukan arah terkait program mana saja yang memiliki potensi untuk menuju prioritas.
Dalam konteks tersebut, Wahid menyebut beberapa isu strategis, termasuk penurunan stunting, kemiskinan ekstrem, banjir, kemacetan, inflasi, dan proyek exit tol.
Sementara itu, disinggung mengenai langkah-langkah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Wahid menjelaskan bahwa evaluasi telah dilakukan, dan program-program harus disinkronkan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Agar bisa mencapai target, kita tidak bisa serta merta penyelesaian kemiskinan ekstrim itu. Ada tahapan menuju target, itulah yang harus kita lakukan, jadi ada sinkronisasi program dan kegiatan di OPD," jelasnya.
Masih terkait kemiskinan ekstrem tersebut. Wahid juga mengungkapkan bahwa dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 yang bersifat terbatas. Beberapa OPD, sambungnya, akan menjadi pengampu program kemiskinan ekstrem, terutama terkait dengan tahapan penyelesaian untuk menyentuh target yang optimal.
"Misalkan Diskopindag terkait keterampilan dengan kemampuan SDM masyarakat miskin, sehingga tidak hanya menerima bantuan atau hibah. Tetapi ada kemampuan SDM. Nah itu akan kita coba lihat, sejauh mana program tersebut kita lakukan," tukasnya. (*)
Reporter: Santi Wahyu | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
