
Kediri - Pendemi Covid-19 tidak hanya mengganggu sendi-sendi perekonomian, tapi juga mengganggu neraca keuangan pemerintah, baik pusat mapun daerah. Sepertiyang dialami Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) kota Kediri.
Pada tahun anggaran 2020/2021, Disbudpora ditargetkan PAD sebesar Rp 954 juta kemudian direvisi hanya mampu Rp 195 juta. Hal itu bisa menjadi gambaran secara keseluruhan yang dialami SKPD penghasil di jajaran Pemkot Kediri.
“Adanya pendemi ini, Disbudparpora kehilangan pendapatan sebesar Rp 759 juta, suatu angka yang cukup besar hampir 75 persen dari awal target PAD yang ditetapkan. Saya rasa ini terjadi pada semua SKPD penghasil, jadi bisa dibayangkan bagaimana kemampuan keuangan Pemkot, TA saat ini dan tahun depan,” kata Kepada Disbudparpora Kota Kediri, Nur Mahyar menjawab pertanyaan lenteratoday.com, Minggu (28/6/2020).
Pandemi Covid-19 mengganggu semua sektor-sektor pendapatan yang jadi idola Disbudparpora. Disebutkan, sejumlah sektor pendapatan yang jadi andalan, di antaranya; retribusi parkir wisata dan GOR, retribusi wisata Selomangleng, sewa GOR Joyoboyo.
Seperti diketahui, lanjut Nur Muhyar, sejak pemerintah mengimbau social distancing dan melarang keramaian, menutup tempat wisata dan kegiatan yang mengumpulkan massa, maka praktis sejak imbauan itu dilaksanakan tidak ada pemasukan pendapatan atau nota pendapatan.
“Kondisi ini diketahui pimpinan, dalam hal ini Walikota Abdullah Abu Bakar, bukan semata-mata kinerja buruk Disbudparpora. Saya rasa ini bukan hanya terjadi di Pemkot Kediri, tapi hampir pemerintah daerah di seluruh Indonesia,” imbuh Nur Muhyar.
Selain revisi target PAD, seluruh SKPD mengalami realokasi dan refocusing anggaran untuk kepentingan penanganan Covid-19. Namun, Nur Muhyar, tidak menjelaskan nominal anggaran Disbudparpora yang dialihkan.
“Bukan hanya revisi PAD, tapi anggaran kita juga dialihkan. Jadi secara otomatis juga ada perubahan program kerja yang disesuaikan dengan alokasi anggaran terbaru. Ini memang kebijakasanaan Walikota terhadap satuan kerja, dinas-dinas siap melaksanakan dengan ketetapan anggaran baru,” papar Nur Muhyar.
Ditanya waktu dibukanya kembali tempat wisata dan GOR Joyoboyo, Nur Muhyar, menegaskan menunggu rekomendasi dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (TGTPP) Covid-19 Kota Kediri. Tentunya dengan mempertimbangkan keselamatan masyarakat sebelum membukanya kembali.
“Disbudparpora, tidak bisa mengambil keputusan untuk membuka kembali tempat wisata dan GOR, yang berpotensi terjadi kumpulan orang. Tim Gugus tugas pasti mengkaji dari sisi kesehatan di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini,” kilahnya. (gos)