Soal Dugaan Permainan PPDB SMA Negeri 1 Kota Blitar, Ini Jawaban Kepala Dinas Pendidikan Jatim

Surabaya - Pengaduanwali murid SMP Negeri 1 Kota Blitar, terkait dugaan permainan PenerimaanPeserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 1 Kota Blitar sudah didengar KepalaDinas Pendirikan Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi. Bahkan dia mengatakan sedangmelakukan penelusuran masalah tersebut.

Wahid Wahyudi saat ditemui di Gedung Negara Grahadi, Selasa(7/7/2020) menandaskan bahwa pengecekan dilakukan terhadap laporan tersebut. Sebab,lanjutnya, bisa jadi laporan tersebut memang ada kesalahan dan atau laporantersebut betul. “Juga ada laporan yang betul contoh misalnya seakan-akan yangmenggunakan surat keterangan domisili itu mendominasi padahal bisa dicek,”tandasnya.

Dia melanjutkan, pengecekan bisa dilakukan karena system yangdigunakan dalam PPDB itu sudah menggunakan system online. Bahkan system tersebutdikelola langsung oleh tim dari ITS. Dia juga menandaskan bahwa dari PPDB itu sebanyak 92% menggunakan kartu keluarga,sedangkan sisanya yang hanya 8% itu memakai surat keterangan domisili.  “Itu pun sekarang sudah kita telusuri satupersatu,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, wali murid siswa SMP Negeri1 Kota Blitar, Sutardjo warga Jl. Bali Gg Gili Silat Kota Blitar merasa jadikorban permainan PPDB SMA Negeri di Kota Blitar, menyampaikan surat pengaduanke DPRD Kota Blitar. Karena merasa jadi korban adanya pengaturan SKD oleh oknumkomite SMP Negeri 1 Kota Blitar, agar bisa pindah dekat SMA Negeri 1 atausekolah yang dituju dengan mendaftar jalur zonasi. Namun pihak terkait, mulaipanitia PPDB SMA Negeri di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Blitar, DispendukcapilKota Blitar dan Komite SMP Negeri 1 Kota Blitar saling lempar dan membantahadanya dugaan permainan dalam PPDB tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar, Said Novandi sudahmempelajari pengaduan wali murid, yang menjadi korban dugaan permainan PPDB SMANegeri di Kota Blitar. "Agar lebih fokus dalam membahas PPDB SMA ini, makakami akan segera membahasnya dengan DPRD dan Dinas Pendidikan provinsi,"tutur Said, Minggu (5/7/2020).

Ditambahkan Said setelah mendapat penjelasan dari DinasPendidikan provinsi, pihaknya bisa melangkah mencari tahu siapa yang sebenarnyabermain dalam proses ini. "Karena aturan dan juknis nya jelas, kalau adayang tidak melaksanakan sesuai aturan maka pihak tersebut yang harusbertanggungjawab," pungkasnya. (ufi/ais)