MALANG (Lenteratoday) - Bupati Malang, Sanusi, mendesak pentingnya sinkronisasi data stunting antara data lokal dengan data pemerintah pusat.
Ia meminta Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Malang, segera melakukan langkah ini. Untuk mengatasi perbedaan yang signifikan, antara data survei yang dilakukan melalui Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan data bulan timbang.
Sanusi mengatakan data dari SKI dan data bulan timbang, sering kali tidak sinkron dan menunjukkan perbedaan yang cukup besar.
"Data survei kesehatan Indonesia, dengan data bulan timbang itu tidak sinkron dan sangat berbeda. Padahal kita sudah memiliki standar kriteria stunting," ujar Sanusi pada Kamis(13/6/2024).
Dalam kesempatannya ini, Sanusi memaparkan data prevalensi stunting di Kabupaten Malang selama tiga tahun terakhir. Pada 2021, menurutnya berdasarkan hasil survei menunjukkan angka stunting sebesar 25,7 persen, sementara data bulan timbang menunjukkan 8,9 persen.
Pada 2022, hasil survei mencatat 23 persen, sedangkan data bulan timbang menunjukkan 7,8 persen. Sedangkan pada tahun 2023, survei menunjukkan 19,5 persen, sementara data bulan timbang hanya 6,4 persen.
"Nah memasuki 2024, berdasarkan data bulan timbang pada Februari kemarin, angka stunting turun menjadi 6,2 persen, sedangkan data survei menunjukkan sekitar 19 persen," paparnya.
Sanusi menegaskan, angka stunting riil berdasarkan data bulan timbang hanya 6,2 persen, jauh di bawah angka nasional yang mencapai 19 persen.
"Ketika diminta data by name by address, itu tidak ada. Itu angka ngawur," tegasnya.
Untuk itu, Sanusi mengungkapkan bahwa perbedaan data ini sangat merugikan Pemkab Malang, yang telah berupaya keras menekan stunting di 33 kecamatan. Ia menekankan, jika pemerintah pusat tidak segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem survei SKI, maka penanganan stunting di Kabupaten Malang tidak akan berjalan efektif.
Dalam konteks ini, Sanusi juga mengkritik kualitas tenaga survei SKI dan meminta pemerintah pusat untuk menempatkan surveyor yang kredibel dan kompeten. Menurutnya evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan survei SKI sangat penting, agar data yang dihasilkan akurat dan dapat digunakan sebagai dasar penanganan stunting yang efektif.
Lebih lanjut, Sanusi juga menegaskan pentingnya kepercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, dalam penanganan stunting sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah.
"Pemerintah harus percaya dengan daerah masing-masing. Semua bupati merasa keberatan, ketika daerahnya dicap stunting besar padahal tidak ada datanya," jelasnya.
Mengakhiri pernyataannya, Sanusi mengungkapkan rencananya untuk mengajukan protes kepada pemerintah pusat, terkait data stunting yang tidak sinkron dengan data SKI.
"Kami akan melengkapi semua data dan mengajukannya ke Dinas Kesehatan untuk disesuaikan. Kita harus menyelaraskan data SKI dengan data daerah, agar penanganan stunting tepat sasaran," pungkas Sanusi.
Reporter:Santi Wahyu/Editor:Ais
.jpg)
