MALANG (Lenteratoday) - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Malang saat ini tengah menghadapi persoalan kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM). Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, mengungkapkan permintaan tambahan SDM dari pihak RSUD terkendala oleh regulasi pusat yang berkaitan dengan perekrutan tenaga honorer tambahan.
Untuk mengatasi hal ini, Dewan menyarankan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dapat mengajukan diskresi khusus mengingat kebutuhan akan SDM yang semakin mendesak.
"Dari RSUD selalu meminta tambahan SDM. Namun, kita terkendala oleh Surat Edaran (SE) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB). Terkait perekrutan tenaga honorer tambahan," ujar Made, Kamis (27/6/2024).
Selain regulasi yang membatasi perekrutan, Made juga menyoroti adanya regulasi yang menyatakan, anggaran belanja jasa untuk pegawai di APBD tidak boleh melebihi 30 persen dari total anggaran. Namun, saat ini, anggaran tersebut telah mencapai 40 persen.
Menurut Made, jika anggaran belanja jasa untuk pegawai ditekan atau diturunkan menjadi 30 persen sesuai dengan regulasi, akan ada banyak tenaga kerja yang tidak dapat direkrut. Disebabkan adanya keterbatasan anggaran untuk menggaji tambahan tenaga kerja.
"Oleh karena itu, dari rapat kemarin, khusus untuk RSUD akan ada diskresi atau pengecualian," tegas Made.
Lebih lanjut, Mader berharap agar Pemkot Malang mengajukan izin khusus kepada kementerian terkait agar RSUD dapat merekrut tambahan SDM meskipun anggaran belanja jasa untuk pegawai sudah melampaui batas 30 persen.
"Agar RSUD kita bisa naik menjadi RS setingkat dengan RS swasta yang ada. Tentu saja ini butuh tambahan SDMnya.
Sebenarnya dari sisi anggaran, kalau diperbolehkan, kita mampu kok untuk menyelaraskan," tuturnya.
Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menjelaskan kebutuhan SDM di RSUD Kota Malang telah diajukan melalui formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN).
Namun, Wahyu menegaskan jika penentuan kuota tetap bergantung pada kebijakan pusat. "Harapannya, banyak yang mengikuti CASN, lolos, dan akhirnya bisa mencukupi kebutuhan SDM," katanya.
Wahyu juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam menyelesaikan masalah ini. "Kami berharap ada solusi terbaik dari pemerintah pusat untuk mengatasi kekurangan SDM di RSUD Kota Malang," tambahnya. (*)
Reporter: Santi Wahyu | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
