SURABAYA (Lenteratoday) – Ketimpangan kualitas pelayanan antara rumah sakit swasta dan rumah sakit milik pemerintah masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.
Perbedaan tersebut membuat banyak masyarakat lebih memilih untuk berobat di rumah sakit swasta, yang secara tidak langsung berdampak pada pendapatan APBN.
Anggota Komisi IX DPR RI, Abidin Fikri, menyuarakan keprihatinannya terhadap situasi ini. Menurutnya, selama pemerintah tidak melakukan pembenahan yang signifikan terhadap rumah sakit milik pemerintah, termasuk puskesmas, masyarakat akan terus memilih layanan kesehatan di rumah sakit swasta.
"Selama pemerintah tidak membenahi RS milik pemerintah sampai ke tingkat puskesmas, pasti masyarakat akan lebih pilih RS Swasta," ujar Abidin, Rabu (31/7/2024).
Masalah kesehatan di Indonesia memang sangat kompleks. Abidin mengakui bahwa pemerintah telah berupaya untuk memberikan pemerataan layanan kesehatan hingga ke pelosok daerah. Namun, upaya tersebut belum maksimal karena keterbatasan anggaran. Dalam situasi ini, rumah sakit swasta hadir sebagai penunjang pemerataan tersebut.
"Persoalan kesehatan sangat kompleks. Dari sisi pemerintah telah berupaya memberikan pemerataan ke pelosok daerah. Namun belum maksimal karena keterbatasan anggaran. Karena itu rumah sakit swasta hadir, membantu pemerataan tersebut," jelasnya.
Sayangnya, kehadiran rumah sakit swasta tersebut tidak dibarengi dengan pemerataan layanan yang memadai di rumah sakit pemerintah.
"Peran swasta ini bukan berarti kita stop membenahi layanan kesehatan milik pemerintah, tetap harus dibenahi agar rakyat punya pilihan," imbuhnya.
Politisi PDI Perjuangan tersebut mencotohkan Universal Health Coverage (UHC) yang berlaku saat ini. Idealnya, pemerintah mampu menanggung 40 persen dari total rakyat Indonesia dalam program jaminan kesehatan tersebut. Namun, kenyataannya masih jauh dari ideal.
"Contohnya, pada Universal Health Coverage (UHC) yang berlaku saat ini. Idealnya pemerintah bisa menanggung 40 persen dari total rakyat Indonesia, namun kenyataannya masih jauh dari itu," ungkap Abidin.
Untuk itu, Abidin mendorong pengoptimalan kebijakan lewat pengawalan yang ketat. Salah satunya adalah pada rencana kebutuhan kesehatan tahunan yang saat ini sedang digarap oleh Kementerian Kesehatan.
"Saya mendorong pengoptimalan lewat pengawalan kebijakan. Salah satunya pada rencana kebutuhan kesehatan tahunan yang saat ini sedang digarap Kementerian Kesehatan," katanya.
"Ini juga pemerintah sangat hati-hati. Makin tinggi yang ditanggung BPJS Kesehatan membuktikan bahwa orang miskin tambah banyak, berarti ekonomi kita belum tumbuh," pungkasnya.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
.jpg)
