SURABAYA (Lenteratoday)- Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa ITS, PENS dan PPNS turut melakukan aksi turun ke jalan, terkait rencana revisi Undang-Undang (UU) Pilkada oleh DPR.
Sebelum konvoi menuju Gedung DPRD Jawa Timur, para mahasiswa ini berkumpul di sekitaran Graha dan Bundaran ITS untuk berkoordinasi.
Presiden BEM ITS Muhammad Dimas Fikri Alvian mengatakan, jika saat ini kondisi negara Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
"Kami, mahasiswa ITS bersama PENS dan PPNS berkumpul untuk menyuarakan suara kita sebagai mahasiswa yang menyatakan kondisi negara kita genting sekali, buruk sekali, konstitusi yang diabaikan dan diobok-obok," kata Dimas, Jumat(23/8/2024).
Untuk itu, dalam aksi ini pihaknya memberikan empat pernyataan sikap kepada pemerintah dan DPR RI.
Pertama, pihakmya menolak revisi Undang-undang Pilkada, karena menurutnya tidak perlu ada yang direvisi.
"Kedua, kita menuntut DPR dan pemerintah agar mengikuti keputusna Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah dipustuskan dua hari yang lalu," ucapnya.
Ketiga, mendesak KPU untuk mengeluarkan PKPU sesuai hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XII/2024, serta bertindak secara independen dan menjunjung prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dalam gelaran Pilkada 2024.
Terakhir, mengutuk adanya persekongkolan antara pemerintah dan DPR yang mencoba melakukan pengkhianatan pada konstitusi Republik Indonesia dengan menggunakan hukum sebagai alat untuk memenuhi kepentingan politik golongan.
"Kita mengutuk adanya kong-kalikong (persekongkolan) antara DPR dan Pemerintah sehingga tidak adanya hal-hal konstitusi ya g mau ditabrak oleh pemerintah atau DPR," tukasnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Presiden BEM PENS, Iwan Kuswani pihaknya meminta Presiden Jokowi, agar tidak ikut campur dalam Pilkada 2024.
"Kita mengutuk agar Jokowi tidak cawe-cawe (ikut campur) dalam Pilkada 2024 ini. Mengingat bahwa kalau Jokowi masih ikut campur, saya yakin Indonesia akan hancur-sehancurnya dan masyarakat akan marah dan menuntut Jokowi turun," tutupnya.
Reporter: Amanah/Editor: Ais
.jpg)
