SURABAYA (Lenteratoday) -Dugaan penyelewengan dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang digelar di Aceh-Sumatera Utara (Sumut) pada 8-20 September 2024 mencuat setelah beberapa venue dan fasilitas yang diterima atlet maupun ofisial dinilai tidak layak.
Beberapa kontingen juga mengeluhkan konsumsi untuk sarapan dan makan malam serta transportasi untuk atlet yang terlambat.
Terkait dugaan penyelewengan dana PON 2024, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diterjunkan langsung ke lokasi untuk mengecek kondisi di arena.
Tidak hanya itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga menerjunkan auditor untuk mengusut dugaan tersebut.
Lantas, bagaimana progres pengusutan dugaan penyelewengan dana PON 2024?
1. Polri akan terbang ke lokasi PON 2024
Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Kombes Arief Adiharsa mengatakan, pihaknya tengah mengusut dugaan penyelewengan dana PON 2024.
Langkah tersebut diambil setelah Polri menerima laporan terkait indikasi penyelewengan dana PON 2024.
"Dalam konteks preventif dan memberikan asistensi agar kegiatan PON XXI terlaksana dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan keuangan,” ujarnya dikutip dari Kompas.com, Kamis (12/9/2024).
Arief menjelaskan, Polri sudah menjalin koordinasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo soal dugaan penyelewengan dana PON 2024.
Ia mengatakan, Bareskrim Polri, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh, dan Polda Sumut sudah membentuk Satuan Tugas Pendampingan Kegiatan PON 2024.
Setelah satgas tersebut dibentuk, tim akan terbang ke lokasi PON pada Jumat (13/9/2024) untuk melakukan pendalaman dan klarifikasi secara langsung di lapangan.
2. BPKP terjunkan 77 auditor
Guna mendukung pengusutan dugaan penyelewengan dana PON 2024, BPKP menerjunkan 77 auditor untuk memastikan setiap aspek pengelolaan administrasi dan keuangan dijalankan berdasarkan prinsip akuntabilitas.
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Raden Suhartono mengatakan, pihaknya juga bersinergi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di kementerian terkait.
Sinergi tersebut turut melibatkan Inspektorat Aceh dan Sumut untuk memastikan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan PON.
"Pengawasan BPKP bertujuan menjaga akuntabilitas penyelenggaraan PON XXI,” imbuhnya dikutip dari Kompas, Jumat (13/9/2024).
Untuk diketahui, dari 77 auditor yang diterjunkan BPKP, 14 di antaranya berasal dari BPKP Pusat, sementara 41 auditor lainnya dari BPKP Aceh, dan 22 auditor dari BPKP Sumut.
Puluhan auditor dikerahkan untuk mengawasi seluruh kegiatan dan pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan PON 2024. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pengembangan Manusia, dan Kebudayaan Iwan Taufiq Purwanto ingin perhelatan PON 2024 sukses secara prestasi, penyelenggaraan, ekonomi, dan administrasi.
"Satu lagi tambahan, yaitu sukses pemanfaatan aset pasca-PON," jelas Iwan.
3. Menpora minta maaf
Menpora Dito Ariotedjo meminta maaf ke publik setelah perhelatan PON 2024 mengalami kendala.
Ia menyebut, venue PON 2024 yang berada di Aceh dan Sumut sudah hampir rampung 100 persen, tetapi akses menuju lokasi pertandingan banyak yang belum selesai.
"Ini memang saya harus mohon maaf mungkin ini ada koordinasi yang sangat besar dan agak delay waktunya,” jelas Dito dikutip.
“Tapi memang yang beredar di masyarakat ini kami melihat banyak sekali ada beberapa yang aksesnya yang belum selesai,” tambahnya.
Terkait belum rampungnya pembangunan venue, Dito mengatakan, pengerjaan proyek seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Tetapi, pemerintah pusat mau tidak mau turun tangan untuk mempercepat pembangunan akses menuju venue PON 2024.
"Alhamdulillah baik dari infrastruktur pendukung, akses dan juga stadion semuanya sudah dikebut Ini dengan kolaborasi juga bersama dengan TNI dan Pori yang menurunkan masing-masing unitnya dalam melakukan konstruksi,” kata Dito (*)
Editor: Arifin BH
.jpg)
