
SURABAYA (Lenteratoday) – Bakal Calon Gubernur Jawa Timur 2024, Luluk Nur Hamidah bersama pasangannya Lukmanul Khakim, menempatkan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai salah satu fokus utama dalam upaya mereka memajukan Jawa Timur.
Dalam konsolidasi kader Perempuan Bangsa (PB) se-Jawa Timur di Surabaya, Sabtu(21/09/2024), Luluk menekankan pentingnya penanganan serius terhadap kasus kekerasan yang masih menjadi masalah besar di provinsi ini.
Luluk Nur Hamidah mengungkapkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur masih sangat tinggi, menjadi salah satu permasalahan sosial yang belum terselesaikan. Menurutnya, pendekatan baru yang lebih progresif diperlukan untuk mengatasi masalah ini, tidak hanya dari sisi pemerintahan tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif.
"Saya ingin mengubah pola pikir masyarakat bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya masalah individu atau keluarga, tetapi masalah kita bersama. Jika masyarakat bisa menyadari ini sebagai masalah kolektif, kita akan melihat lebih banyak tindakan pencegahan di tingkat lokal," ujar Luluk.
Politisi PKB tersebut menuturkan meskipun pemerintah memiliki peran penting dalam menekan angka kekerasan, namun tanpa partisipasi masyarakat upaya tersebut tidak akan maksimal. Dengan pendekatan inklusif, di mana semua elemen masyarakat terlibat ia yakin masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat lebih efektif ditangani.
"Kalau hanya mengandalkan pemerintah, hasilnya mungkin tidak optimal. Kami ingin membangun kesadaran di masyarakat bahwa masalah ini adalah tanggung jawab bersama. Ketika masyarakat terlibat, akan muncul gerakan kolektif yang lebih kuat dalam mencegah kekerasan," tuturnya.
Lebih lanjut, dalam rangka mendorong pembangunan yang inklusif di Jawa Timur, Luluk juga mengedepankan kesejahteraan perempuan dan kelompok rentan, termasuk ibu rumah tangga dan perempuan dengan disabilitas. Ia menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak boleh meninggalkan siapapun, khususnya kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan.
"Kita harus memastikan bahwa pembangunan di Jawa Timur bersifat inklusif, tidak ada yang tertinggal, termasuk ibu rumah tangga, perempuan disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Semua harus mendapatkan perhatian yang sama," tegasnya.
Selain itu, Luluk juga menyoroti pentingnya anggaran yang memadai dari pemerintah untuk menangani isu kekerasan terhadap perempuan. Menurutnya, tanpa komitmen anggaran yang jelas, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan akan sulit terwujud.
"Pemerintah harus hadir dengan anggaran yang memadai untuk menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tanpa dukungan politik anggaran yang kuat, masalah ini tidak bisa diatasi dengan baik," ujar Luluk.
Sebagai pengusul Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Luluk memiliki pengalaman dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di level nasional. Ia berharap upaya yang sama dapat diterapkan di Jawa Timur untuk menurunkan angka kekerasan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak di daerah tersebut.
Dengan komitmen penuh terhadap pemberdayaan perempuan dan penanggulangan kekerasan, Luluk berjanji akan membawa perubahan besar bagi masyarakat Jawa Timur. Mereka berencana menggalang dukungan luas dari masyarakat, khususnya kaum perempuan, untuk memastikan bahwa semua program yang dirancang dapat terlaksana secara maksimal dan memberikan dampak nyata.
"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berjuang melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua," pungkasnya.
Reporter: Pradhita/Editor: Ais