SURABAYA (Lenteratoday) - Dosen prodi Sosiologi FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Profesor Dr Sutinah Dra MS menanggapi pembentukan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang sebelumnya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Dalam pembentukan kabinet Merah Putih, ada beberapa strategi yang dilakukan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, salah satunya membentuk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Kementerian yang dikepalai, Dr Wihaji SAg MPd ini, sebelumnya bernama BKKBN.
Menanggapi perubahan tersebut, Prof Sutinah mengatakan ada beberapa alasan, mengapa BKKBN patut dijadikan kementerian khusus.
Menurutnya hal ini dikarenakan urgensi kependudukan dan pembangunan keluarga yang mendesak dan penting, ditambah dengan bonus demografi Indonesia tahun 2045 menjadikan pemerintah terlibat untuk berpikir mengenai koordinasi lintas sektor.
“Dalam perkembangannya, masalah kependudukan tidak hanya masalah pengendalian jumlah penduduk, tetapi berkaitan dengan kualitas hidup penduduk dan pembangunan keluarga yang sejahtera,” kata Prof Sutinah, Sabtu(2/11/2024).
Prof Sutinah menjelaskan dengan hadirnya kementerian Kependudukan ini, fokus pengendalian penduduk dan program Keluarga Berencana tetap dilanjutkan. Akan tetapi, ada perbedaan teknis level strategi implementasi yang lebih luas, peran yang lebih politis, dan penentuan arah kebijakan baru.
"Mengingat BKKBN hanya berfokus pada implementasi program di tingkat mikro, kementerian akan menentukan arah kebijakan nasional termasuk mempertimbangkan isu migrasi dan urbanisasi," ungkapnya.
Guna mengusung kabinet pemerintahan yang baru, Prof Sutinah juga mengungkapkan harapannya atas sejumlah tokoh-tokoh yang dilantik dalam Kabinet Merah Putih.
“Harapan pasti menempatkan pimpinan sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang dimiliki, orang yang punya komitmen, inovatif, perlu merangkul generasi muda, dan bisa berkolaborasi dengan semua sektor,” harapnya.
Reporter: Amanah/Editor: Ais
.jpg)
