
Jakarta – Dugaan adanya desa fiktif yang menerima dana desa makinmencuat. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari, mengatakan hal itu sangatmungkin terjadi. Dia juga menduga kuat adanya desa fiktif di kawasan HalmaheraSelatan. Untuk itu dia mendesak pemerintah untuk mengusut adanya desa fiktif.
Untuk diketahui, keberadaan desa fiktif atau desa yang tidakberpenghuni namun menerima Dana Desa mengemuka dalam rapat kerja Komisi XI DPRRI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajarannya, baru-baru ini. Berdasarkan laporanyang diterima Menkeu, berdasar transfer Dana Desa secara rutin, maka diketahui munculnyadesa-desa baru yang tidak berpenduk. Keberadaan desa itu untuk mendapatkan DanaDesa dari pemerintah.
Kecurigaan adanya desa fiktif penerima Dana Desa juga melihatdari kenaikan anggaran Dana Desa yang terus meningkat setiap tahunnya. Anehnya,setiap tahun juga ada penambahan desa baru. “Tahun ini, total alokasi dana desamencapai Rp 70 triliun. Jika dilihat dari lima tahun terakhir, anggaran danadesa terus melonjak hingga tiga kali lipat, dari Rp 20.46 triliun pada 2015menjadi Rp 72 triliun pada 2020 mendatang,” katanya.
Hatari mengkaitkan, keberadaan desa fiktif penerima DanaDesa ini dengan Pilkada serentak yang mencapai 270 kabupaten/kota. Menurutnya,jika Dana Desa tidak bisa dikelola dengan baik, dikhawatirkan akan semakinkacau.
“Apalagi tahun depan ada Pilkada serentak, (Dana Desa) inibisa jadi ATM, apalagi kepala daerah incumbent. Kita harap semua jajaranmengecek kembali tata kelola Dana Desa. Paling tidak Pak Menteri bisame-minimize pola yang kacau balau ini,” kata Hatari di Gedung Nusantara I,Senayan, Jakarta.
Banyaknya desa-desa baru yang bermunculan, serta temuanmengenai desa tak berpenghuni tentu dapat merugikan keuangan negara. Hatariyang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Maluku Utara ini menyebutkan ada salahsatu desa yang tidak memiliki penghuni, namun tercatat dalam data pemerintahkabupaten setempat.
“Saya kebetulan tahu persis di Halmahera Selatan, adapulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni. Tetapi bupati mencatat itu sebagaidesa, kita bisa bayangkan berapa banyak anggaran kita yang sudah turun selamabertahun-tahun ini dihabiskan,” pungkas Politisi Fraksi Partai NasDem ini. (ufi/ist)