Surabaya - Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah memberikan dukungan atas langkah Pemerintah Kota Surabaya membuka kembali Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada wilayah yang sudah mulai menghijau di Surabaya. Namun ia tetap akan merapatkan hal ini dengan Pemkot Surabaya serta Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, untuk mematangkan rencana tersebut.
"Hanya saja catatan dari saya supaya dikaji dengan betul-betul dan mempertimbangkan beberapa aspek, yang paling utama adalah aspek kesehatan. Memang dimasa pandemi ini semua sektor dihantam seperti sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sebagaianya," ungkapnya, Rabu (5/8/2020).
Khusnul mengungkapkan, ia juga meminta kesiapan fasilitas seperti tempat cuci tangan, handsanityzer dan thermogun harus diprioritaskan supaya lingkungan sekolah menjadi tempat yang aman dan tidak menimbulkan cluster baru.
Saat disinggung Surabaya masih zona merah Covid-19, Khusnul menjelaskan bahwa sebenarnya di laman resmi lawancovidsurabaya.go.id beberapa kecamatan yang sudah mulai menghijau, dan juga ada kelurahan yang sebelumnya ada warga terkonfirmasi positif Covid-19 saat ini juga sudah mulai hijau. Meskipun tidak seluruh wilayah Surabaya. Namun dari data laman resmi itu sudah ada 50 % lebih wilayah yang sudah menghijau.
"Artinya, tingkat kesadaran masyarakat mulai meningkat, walaupun kita belum bisa berbangga dulu. Kita harus tetap melanjutkan kebiasaan baik dengan menjalankan protokol kesehatan," ujarnya.
Ia menjelaskan, mengingat banyak sekali masukan dan kritik dari masyarakat, dalam rapat pembahasan nantinya harus ada inovasi baru. Hal ini, lantaran umumnya apabila anak-anak yang menunggu jemputan cenderung untuk bergerombol. Maka dari itu kerja sama antara sekolah dan keluarga adalah hal yang tidak kalah pentingnya.
"Kalau misalkan setelah pengkajian dan komunikasi dengan pihak pusat sudah selesai serta mendapatkan izin, baru nanti sistem separuh akan dijalankan. Contohnya hari Senin sampai Rabu yang masuk nomor absen ganjil, nanti Kamis sampai Sabtu baru yang genap," kata Khusnul.
Kendati demikian, ia belum tahu persis kapan waktu eksekusinya lantaran rencana yang saat ini dibahas kemungkinan bisa saja pekan depan, bulan depan bahkan tahun depan.
"Jadi kita juga harus bahas secara mendalam dan juga melibatkan para wali murid, supaya tidak terjadi klaster baru di dunia pendidikan Surabaya," pungkas Khusnul. (Adv/Ard).
.jpg)
