SURABAYA (Lenteratoday) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan perawat di Jawa Timur. Menurutnya langkah konkret seperti peningkatan gaji bagi perawat honorer dan pegawai kontrak, serta penciptaan lapangan kerja baru harus segera diambil demi memperbaiki nasib tenaga kesehatan ini.
“Pemerintah saat ini sedang fokus meningkatkan kesejahteraan guru dengan menaikkan gaji mereka. Hal yang sama juga seharusnya dilakukan untuk perawat. Mereka adalah garda terdepan dalam pelayanan kesehatan, sehingga kesejahteraan mereka perlu menjadi prioritas,” ungkap Sri Wahyuni dalam Rapat Koordinasi DPW PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) Jawa Timur, Sabtu(7/12/2024).
Politisi Partai Demokrat tersebut menyoroti ketimpangan kesejahteraan antara perawat yang telah menjadi pegawai negeri sipil (PNS), dengan perawat honorer atau kontrak. Menurutnya, perawat yang berstatus PNS umumnya sudah merasakan kesejahteraan, namun hal itu tidak berlaku bagi perawat honorer dan kontrak yang seringkali menerima upah jauh dari kata layak.
“Banyak sekali perawat lulusan sekolah keperawatan di Jawa Timur yang belum mendapatkan pekerjaan, sementara yang sudah bekerja sebagai honorer atau kontrak masih menerima gaji yang tidak memadai. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” tegasnya.
Untuk mengatasi hal ini, Sri Wahyuni mendukung penuh program 'Satu Desa Satu Perawat' yang disuarakan oleh PPNI. Dengan total 7.721 desa di Jawa Timur, program ini dinilai realistis untuk direalisasikan guna membuka lapangan kerja bagi lulusan keperawatan dan sekaligus meningkatkan pelayanan kesehatan di tingkat desa.
“Program ini pernah disampaikan kepada Presiden Jokowi, dan sekarang harus terus diperjuangkan di era Presiden Prabowo Subianto. Dengan jumlah desa yang ada di Jawa Timur, saya optimis program ini bisa diwujudkan,” lanjut Sri Wahyuni.
Ia juga menilai pelaksanaan program tersebut tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan perawat, tetapi juga mendekatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat pedesaan yang selama ini seringkali kesulitan mendapatkan pelayanan medis.
“Satu perawat di setiap desa bukan hanya solusi untuk kesejahteraan tenaga kesehatan, tetapi juga langkah konkret untuk memperbaiki kualitas layanan kesehatan masyarakat di Jawa Timur,” terangnya.
Untuk itu, sebagai langkah konkret, Sri Wahyuni mendorong pemerintah Jawa Timur agar segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Untuk mempercepat pelaksanaan program ini, termasuk menyediakan anggaran khusus untuk mendukung implementasinya.
“Pemerintah harus serius menangani hal ini. Jika program ini dijalankan dengan baik, maka kesejahteraan perawat akan meningkat, layanan kesehatan masyarakat akan lebih merata, dan pengangguran lulusan keperawatan juga bisa ditekan,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita/Editor: Ais
.jpg)
