JAKARTA (Lenteratoday) – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyerukan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk menciptakan pendidikan yang inklusif dan bebas kekerasan. Dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (27/12/2024), Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menegaskan bahwa langkah ini memerlukan dorongan politik yang kuat dari pemerintah pusat hingga tingkat daerah.
“Pemerintah pusat, madrasah, pesantren, Kementerian Agama, dan Kementerian Pendidikan harus bekerja sama. Ini harus menjadi bagian dari agenda nasional,” ujar Ubaid.
Menurut Ubaid, upaya pencegahan kekerasan di sekolah membutuhkan pemahaman menyeluruh dari berbagai pihak, termasuk dinas pendidikan yang selama ini dinilai kurang memahami pentingnya penanganan kekerasan. Meski beberapa Satuan Tugas (Satgas) dan Tim Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan (TPPK) sudah dibentuk, banyak di antaranya belum mendapatkan pelatihan yang memadai.
“Setelah diresmikan melalui surat keputusan (SK), banyak yang menganggap masalah selesai. Padahal, tanpa political will yang kuat, kebijakan ini hanya menjadi formalitas tanpa implementasi nyata,” tegasnya.
Pemahaman dan Kolaborasi
Ubaid menyoroti perlunya pemahaman yang jelas tentang berbagai bentuk kekerasan, seperti perundungan, kekerasan fisik, kekerasan seksual, hingga kebijakan diskriminatif. Hal ini penting agar semua pihak, mulai dari satgas hingga orang tua, dapat bekerja sama secara efektif dalam mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan pendidikan.
Selain itu, Ubaid mendorong pengelolaan pendidikan yang lebih terbuka dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk komite sekolah, organisasi siswa, dan masyarakat. Ia meyakini bahwa keterlibatan semua elemen ini akan menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan transparan.
“Orang tua harus dilibatkan, begitu pula masyarakat dan kepala sekolah. Ini bukan hanya tanggung jawab dinas pendidikan, tetapi tugas bersama,” ujarnya.
Tanggung Jawab Kolektif
Ubaid mengingatkan bahwa pengelolaan pendidikan di Indonesia harus bersifat partisipatif. Kepala sekolah tidak seharusnya memikul tanggung jawab sepenuhnya, melainkan harus berbagi peran dengan komite sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar. Ia juga menekankan bahwa sekolah negeri sebagai aset publik wajib melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan.
“Segala kebijakan di sekolah harus melibatkan banyak pihak, bukan hanya kepala sekolah dan dinas pendidikan,” tuturnya.
Sebagai penutup, Ubaid menggarisbawahi pentingnya peran orang tua dalam pendidikan anak. Partisipasi mereka tidak hanya memperkuat sistem pendidikan, tetapi juga diatur secara hukum dalam Undang-Undang Pendidikan. Dengan keterlibatan yang lebih luas, ia optimistis kekerasan di sekolah dapat diminimalkan, dan pendidikan yang inklusif dapat terwujud.
Sumber : Antara | Editor : M. Kamali
.jpg)
