03 April 2025

Get In Touch

Anggota Komisi E DPRD Jatim Minta BPJS Utamakan Pelayanan Pasien

ARSIP: Suasana layanan pendaftaran di Gedung IRJ RSUD Dr Soetomo (tribun)
ARSIP: Suasana layanan pendaftaran di Gedung IRJ RSUD Dr Soetomo (tribun)

SURABAYA (Lenteratoday) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, dr. Benjamin Kristianto meminta BPJS Kesehatan untuk lebih memprioritaskan pelayanan kesehatan pasien daripada berfokus pada aspek keuangan.

Menurut Politisi Gerindra tersebut, sebagai lembaga asuransi kesehatan milik negara, BPJS Kesehatan seharusnya menempatkan pelayanan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama. Namun, dalam praktiknya, banyak rumah sakit justru terbebani oleh aturan pengembalian dana yang ketat setelah proses verifikasi keuangan.

"Kami mendengar langsung curhatan dari beberapa rumah sakit besar seperti RSUD dr. Soetomo dan RSUD dr. Soedono. Mereka merasa terbebani karena harus mengembalikan dana yang dianggap tidak tepat penggunaan setelah diverifikasi. Sebagai contoh, RSUD dr. Soedono harus mengembalikan hingga Rp11 miliar. Ini sangat memberatkan,” ungkap pria yang akrab disapa dr. Beny, Kamis (09/01/2025).

dr. Beny juga menyoroti penggunaan anggaran BPJS untuk penyakit tertentu seperti jantung, yang mencapai Rp17 triliun. Menurutnya, penyakit ini mayoritas diderita kalangan mampu yang seharusnya bisa membiayai pengobatan secara mandiri.

Anggota DPRD Jawa Timur, dr. Benjamin Kristianto

"Untuk pasien penyakit jantung yang kebanyakan dari kalangan mampu, biarkan mereka menggunakan dana pribadi. Fokuskan BPJS untuk mereka yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, dr. Beny mengkritik kebijakan yang dianggap tidak manusiawi, seperti aturan penggunaan BPJS bagi penyakit ringan.

"Masa pasien tipes baru boleh menggunakan BPJS kalau sudah muntah-muntah tiga hari, atau pasien diare harus pingsan dulu? Kita tidak bisa bertanya ke pasien, ‘Sudah muntah berapa kali?’ untuk menentukan apakah mereka berhak mendapat layanan. Kebijakan seperti ini tidak masuk akal,” imbuhnya.

Untuk memastikan penggunaan dana BPJS lebih efektif, dr. Beny mengusulkan agar BPJS menempatkan petugas khusus di setiap rumah sakit mitra. Ia berharap kebijakan ini dapat segera direformasi agar BPJS benar-benar menjadi lembaga yang berpihak pada masyarakat kecil.

"Petugas ini bisa memantau langsung proses pelayanan dan penggunaan dana di rumah sakit. Dengan begitu, fokus BPJS bisa diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan, bukan sekadar pengelolaan keuangan,” pungkasnya.

Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH

Share:
Lentera Today.
Lentera Today.