JAKARTA (Lenteratoday) – Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman menantangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding /MoU) mengenai kesejahteraan petani, Kamis (9/12/2025). Kesepakatan yang diteken di kantor Kementerian Pertanian, Ragunan, tersebut mendorong peningkatan pendapatan petani.
Iftitah mengatakan selama ini petani dan transmigran masih dipandang sebagai warga negarav kelas dua. Padahal mereka adalah soko guru alias tiang pembangunan bangsa.
”Kami yakin dengan kolaborasi antara Kementerian Transmigrasi yang menyediakan lahan dan tenaga kerja, serta Kementerian Pertanian yang menyiapkan sawah, alat mesin pertanian dan bimbingan, petani dan transmigran bisa lebih sejahtera, dengan pendapatan di atas gaji menteri,” kata Iftitah.
Menurut Iftitah, model yang ingin dikembangkan melalui kerja sama Kementrans dan Kementan ini bukan lagi rencana atau uji coba. Sudah ada bukti yang menunjukkan konsep kerja sama ini membuahkan hasil.
"Ini bukan lagi konsep, tapi sudah terbukti di lapangan. Dengan teknologi dan alat mesin pertanian, petani muda dari Aceh hingga Papua, sudah bisa mendapatkan Rp 15-20 juta bersih per bulan. Kita ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat (kesejahteraan komunitas)," kata dia.
Penandatanganan kesepakatan ini sekaligus wujud sinergi guna mencapai target swasembada pangan pada tahun depan.
"Kami siap mendukung Kementerian Pertanian sebagai lead sector dalam swasembada pangan ini. Ibaratnya, Kementan sebagai Infanteri, kami siap mendukung sebagai kavaleri," kata Iftitah.
Swasembada pangan merupakan salah satu program prioritas pemerintah Presiden Prabowo. Untuk ini, Kementerian Pertanian berencana melakukan optimalisasi 500 ribu hektar lahan dan mencetak 500 ribu hektar sawah baru, di sejumlah kawasan prioritas.
Dengan menggunakan pendekatan Brigade Pangan, untuk setiap 200 hektar lahan sawah, akan dikelola oleh 15 petani yang dibor dan dilengkapi dengan peralatan mesin pertanian.
Pilot Project Ideal
Sementara itu, Wamentrans Viva Yoga Mauladi mengungkapkan bahwa niat pemerintah untuk menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru bukan isapan jempol. Untuk memuluskan misi tersebut, seluruh Kementerian terkait di bawah Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) terus berkoordinasi.
Hal ini dilakukan demi mendorong pembangunan kawasan transmigrasi di berbagai provinsi yang telah terbukti menghadirkan pertumbuhan. “Mas AHY juga ingin menghadirkan pusat-pusat kawasan transmigrasi ideal yang selanjutnya menjadi pilot project dari Kemenko IPK”, kata Viva Yoga seusai rapat di Kantor Kemenko IPK, Kamis (9/1/2025).
“Integrasi program kerja antar kementerian merupakan langkah yang tepat agar pembangunan di kawasan transmigrasi menjadi lebih efektif dan efisien termasuk dalam segi anggaran”, ujar pria yang juga menjadi Wakil Ketua Umum PAN itu.
Sumber : Detik | Editor : M. Kamali
.jpg)
