Cedera Ekonomi Buntut Efisiensi (Koran, Kamis 13/2/2025)

DPR RI resmi menyetujui efisiensi atau perubahan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. Ini sebagai tindak lanjut instruksi Presiden RI Prabowo Subianto terkait efisien. Badan Gizi Nasional (BGN) yang sebelumnya lolos dari pemotongan, turut dikenai efisiensi sebesar 0,284 persen atau setara Rp 201,9 miliar dari total pagu anggaran sebesar Rp 71 triliun. Dengan demikian, tak ada satupun kementerian dan lembaga yang bebas dari kebijakan pemangkasan anggaran. Kementerian/lembaga satu per satu mengungkap apa yang akan terjadi meski tidak secara gamblang. Proyek infrastruktur misalnya, disebut bakal molor karena ada perpanjangan waktu pengerjaan menyesuaikan anggaran. Beberapa yang lain mengaku anggaran gaji hanya cukup hingga pertengahan tahun ini. Meski dompet 'compang-camping' tapi kementerian/lembaga mengklaim tidak akan memengaruhi pelayanan publik dan program-program terkait kepentingan masyarakat. Meragukan janji itu, ekonom justru menyebut potensi dampak rentetan bagi ekonomi dan tentunya bakal mengguncang rakyat. Diramalkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan bergerak di level 4,7% pada 2025. Salah satunya tertahan oleh kebijakan pemangkasan anggaran negara secara brutal hingga Rp306 triliun yang ditempuh pemerintahan Prabowo. Berkaca pada 2024, komponen belanja pemerintah tumbuh di kisaran 6% tahun lalu dengan kontribusi 7,7% terhadap produk domestik bruto (PDB). Kala ekonomi melambat, ujung-ujungnya mengorbankan masyarakat. BACA BERITA LENGKAP, KLIK DISINI https://lenteratoday.com/upload/Epaper/13022025.pdf