Surabaya– Untuk memacu pertumbuhan ekonomi khususnya untuk menggerakkan ekonomi pada sectorUsaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), DPRD Jatim meminta pada pemerintah untukmembuat suatu lembaga yang memikirkan hilirisasi atau terkait dengan upayapemasaran dari hasil produksi yang dilakukan.
Anggota Komisi BDPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto mengatakan bahwa saat ini keinginan pemerintah
pusatadalah bagaimana hulu dari UMKM itu dikuati, proses produksi dikuati danhilirnya juga dikuati. Diantaranya adalah dengan melakukan penguatan pada alatproduksi dan teknologi produksi. Kemudian juga penguatan pada IT untukmelakukan penjualan. “Yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana mereka bisamemproduksi dan ada lembaga yang menjualkan,” katanya.
Untukitu, politisi Partai Demokrat ini juga mengharapkan supaya pemerintah daerah membuatsatu lembaga dimana menjadikan para pelaku UMKM ini tidak lagi berfikir soalhilirasinya. Kemudian juga harus ada suntikan dari pemerintah untuk membantumereka. Sehingga produksi yang sudah berjalan maksimal mampu didukung olehhilir yang maksimal juga, sehigga tidak terjadi perputaran modal dan modaltidak habis karena produk terhenti tidak bisa terjual.
“Itusalah satu kenapa kami mendorong pemerintah daerah terutama OPD yang membawahiUMKM, OPD yang membawahi koperasi, OPD yang membawahi pertanian, perkebunan harusbenar-benar mainsetnya dirubah sekarang. Salah satu mainset dirubah adalah bagaimanaanggaran itu langsung ke mereka dengan teknologi tepat guna,” katanya.
Namun,tetap saja yang harus dipikirkan adalahbagaimana para pelaku UMKM menjual produknya. Karena formula yang menjual saat ini tidak face toface, sudah menggunakan internet. Disatu sisi, para generasi tua atau orang tuamenguasainya. Maka harus ada lembaga baru yang menciptakan mereka. “Tidak usahdipikirkan untuk menjual tapi mereka yang menjualkan, kalau ini dijalankan sayapikir pertumbuhan ekonomi akan terkerek pelan pelan kedepan, itu yang palingutama,” tandasnya.
Sebetulnyapemerintah harus melakukan pelatihan yang sebenarnya. Jangan dilakukan secaraadministrasi saja. Tapi betul betul secara administrasi kemudian materi dan outputnya jelas. Terkait dengan Hilirasi dia ingin pemerintah mendorongkelembagaan ditingkat hilir didorong sebanyaknya banyaknya.
“Banakanak muda yang hebat dari pada hpnya dipakai untuk gojekan (bercanda) mendingberdagang karena semua produksi ini mandek di pasar. Prilaku komsuman sudahberubah, pandemic ini adalah salah satu wujud bentuk teknologi yang berkembangsaat ini dan bisa dipakai untuk perdagangan,” tandasnya.
Disatu sisi, pemerintah puast sudah mewajibkan perbankan untuk merelaksasi dan segeradi jalankan itu terutama bank-bank daerah. Dia juga mengatakan bahwa saat inimasih ada dana dari pihak ketiga Rp 33 triliun. Untuk itu Agus Dono meminta supayalekas mencairkan dengan mekanisme yang diatur, jangan sampai memberatkan masyarakat,”tandasnya.
Diamenambahkan bahwa kewajiban masyarakat adalah mengembalikan, sementarakewajiban pemerintah adalah menopang UMKM. Jika hal ini tidak dilakukan maka pertumbuhanekonomi tidak akan bergerak. (ufi)
.jpg)
